SITI KOTIJAH, 090710298 M (2009) IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP KEHUTANAN DALAM RANGKA KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN (STUDI DI JATIM). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s3-2010-kotijahsit-11248-th3709-k.pdf Download (308kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s3-2010-kotijahsit-10491-th3709.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Implementasi prinsip-prinsip kehutanan dalam rangka sumber daya hutan, merupakan kajian hukum kehutanan. Kajian ini mempunyai arti penting dalam bidang kehutanan, karena hutan mempunyai kedudukan dan peranan sangat penting dalam menunjang keberhasilan pembangunan nasional dan memberikan manfaat serbaguna bagi kebutuhan manusia. Namun kerusakan hutan tidak terkendali akibat eksploitasi hutan, penebangan liar, penyuludupan kayu, kebakaran hutan, dan konversi kawasan hutan menjadi areal penggunaan lain seperti; perkebunan, pertambangan, dan perumahan. PBB pada tahun 1992 menyelenggarakan konferensi mengenai masalah lingkungan dan pembangunan ( UNCED) atau dikenal sebagai KTT Bumi (Eart Summit) di Rio de Janeiro, Brasil, Konvensi ini, menghasilkan lima dokumen penting, salah satunya: The Forest Principle (Pernyataan tentang prinsip-prinsip kehutanan), yang merupakan pedoman untuk mengelola, konservasi dan pembangunan berkesinabungan dari sumber daya hutan. Prinsip-prinsip kehutanan di implementasikan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (LNRI Nomor 167, TLN RI Nomor 3888) jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang (LNRI Tahun 2004 Nomor 29, TLN RI Nomor 4375) dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, namun belum optimal muatan aturan hukum dalam penuangan prinsip-prinsip kehutanan. Penegakan hukum kehutanan meliputi aspek penegakan hukum lingkungan administrasi, ganti rugi, kepidanaan, dan penyelesaian sengketa kehutanan, ternyata belum kondusif bagi upaya pengendalian kerusakan hutan. Lemahnya perangkat hukum dan rendahnya kinerja aparatur penegakan hukum lingkungan dibidang kehutanan. Implementasi prinsip-prinsip kehutanan di Jawa Timur, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 (LN Tahun 2007 Nomot 7, Seri E), tentang Pengelolaan Hutan di Jawa Timur, dan RPJMD Jawa Timur tahun 2005-2008, untuk melakukan program-program dibidang kehutanan, namun hasilnya juga belum optimal. Sebagai langkah tindakan nyata dari penelitian ini, maka prinsip-prinsip kehutanan perlu dituangkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, jo Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan. Idealnya perlu ada revisi terhadap Pasal 38 ayat (4) Undang-undang Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan jo Pasal 83 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang, Untuk Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Timur, perlu segera dibuat petujuk pelaksanaan dari Peraturan Dearah Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Propinsi Jawa Timur dan Peraturan Dearah Nomot.12 Tahun 2007 tentang Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis di Propinsi Jawa Timur.

Actions (login required)

View Item