CHOIRUL MAHFUD, 090810332 M (2010) TIONGHOA DAN POLITIK DI INDONESIA (Studi Analisis Aspirasi Politik Tionghoa Pasca Orde Baru). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s3-2010-mahfudchoi-14250-tp0110-k.pdf Download (310kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s3-2010-mahfudchoi-12015-tp0110.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Meneliti Tionghoa dan politik tidak saja menarik, tetapi juga penting dan perlu dilakukan untuk menyingkap berbagai masalah Tionghoa yang menjadi “wacana pinggiran yang dipinggirkan” dalam realitas sosial politik di Indonesia. Fokus penelitian ini menjawab pertanyaan penting tentang apa aspirasi politik Tionghoa Indonesia pasca Orde Baru? Bagaimana aspirasi politik tersebut diperjuangkan oleh politisi dan warga Tionghoa, baik yang di parlemen maupun non-parlemen? Dan bagaimana respon negara (state) dan warga Tionghoa (civil society) terhadap perjuangan aspirasi dan kepentingan tersebut? Untuk menjawab kompleksitas masalah Tionghoa dan politik di Indonesia, peneliti menggunakan beberapa pendekatan utama, yakni pendekatan fenomenologis, dinamis dan interaktif. Penelitian kualitatif ini berbasis pada sumber primer yakni wawancara mendalam (baik secara langsung tatap muka maupun tidak langsung via facebook, email, mailing list ); dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga menggunakan teori kekuasaan hegemonik Antonio Gramsci untuk melihat relasi kuasa dan praktik hegemoni dalam masalah Tionghoa, dan teori politik multikultural yang menjadi kecenderungan baru politik Tionghoa. Melalui penelitian ini terjawab bahwa (1). Aspirasi politik Tionghoa pasca Orde Baru diantaranya: (a) mendukung gerakan reformasi total dan demokratisasi di Indonesia; (b) aspirasitentang status hukum kewarganegaraan yang berhasil dituangkan dalam UU Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006, UU Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006, dan UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis No. 40 Tahun 2008.; (c) Aspirasi adanya Pahlawan Nasional dari warga Tionghoa sebagai bentuk pengakuan dan kesetaraan etnis. Aspirasi ini baru direspon pada 10 Nopember 2009 saat peringatan hari pahlawan dengan menetapkan John Lie sebagai Pahlawan Nasional pertama dari warga Indonesia Tionghoa; (d) Aspirasi politik dari Politik Identitas Ke Politik Multikultural . Aspirasi ini adalah bentuk perjuangan bersama masyarakat yang tidak lagi ingin mementingkan identita s, tetapi perjuangan bersama dengan kelompok lain demi tegaknya motto Bhinneka Tunggal Ika di negeri ini. (2). Aspirasi politik tersebut dalam banyak hal sudah diperjuangkan oleh politisi dan warga Tionghoa, baik yang di parlemen maupun non-parlemen. Politisi yang di parlemen terus mengaspirasikan beberapa kepentingan dan aspirasi warga Indonesia Tionghoa. Sementara warga Indonesia Tionghoa yang di luar parlemen dan kebanyakan tergabung dalam organisasi dan komunitas Tionghoa seperti Perhimpunan INTI, PSMTI, PITI dan komunitas Online terus mengaspirasikan dan mengawal kepentingan warga Indonesia Tionghoa. (3). Setelah Orde Baru runtuh, respon negara (state) dan warga Tionghoa (civil society) terhadap perjuangan aspirasi dan kepentingan tersebut cukup baik dan responsif yang ditandai dengan ditetapkannya beberapa peraturan perundang -undangan yang sesuai dengan harapan warga Tionghoa dan pintu kebebasan berpendapat dari warga Tionghoa dibuka. Sehingga warga Tionghoa mulai bisa aktif berpartisipasi di berbagai s ektor kehidupan publik, termasuk dalam bidang politik.

Actions (login required)

View Item