MUHAMMAD DAHLAN MOGA, 030943089 (2010) PEMBUKTIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s3-2011-mogamuhamm-14398-th5010-k.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s3-2011-mogamuhamm-12084-th5010.pdf Restricted to Registered users only Download (771kB) | Request a copy

Abstract

Konteks pembuktian tindak pidana korupsi yang menjadi fenomenal saat ini adalah unsur kerugian keuangan negara. Berkaitan dengan keuangan negara tersebut, perdebatan yang sering timbul yakni siapakah lembaga yang berwenang dalam hal menilai dan menentukan kerugian keuangan negara tersebut. Perdebatan tersebut, menarik penulis untuk melakukan penelitian dengan judul "Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi". Ada pun permasalahan yang diajukan sebagai berikut: (1) Unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. (2) Sistem pembuktian dan alat bukti dalam menentukan kerugian keuangan negara. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: (1) unsur kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi mempunyai arti yakni meruginya keuangan atau berkurangnya keuangan negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau kelalain. Kata "dapat" sebelum frasa merugikan keuangan negara yang dianggap sebagai delik formil yakni kerugian keuangan negara, tidak harus sudah terjadi atau dapat sebagai kemungkinan (potential loss) dalam penerapannya terjadi inkonsistensi. Seharusnya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara mutlak terjadi atau ada. (2) Pembuktian dalam hal menentukan kerugian keuangan negara, aparat penegak hukum sangat bergantung pada keterangan ahli yaitu BPK dan akuntan publik yang bersifat independent.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TH 50/10 Mog p
Uncontrolled Keywords:	Korupsi,Pembuktian,dan Lembaga
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K4430-4675 Public finance > K4650-4675 State and local finance K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM MUHAMMAD DAHLAN MOGA, 030943089 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Nur Basuki Minarno, Prof.,Dr.,S.H.,M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited:	29 Jun 2016 02:00
Last Modified:	29 Jun 2016 02:00
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38325
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item