ANWAR, 090810841M (2010) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN JOMBANG. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s3-2011-anwar-14428-tkp261-k.pdf Download (313kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s3-2011-anwar-12112-tkp2610.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Cita- cita yang diharapkan dengan diterbitkanya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, yaitu penyelenggaraan otonomi desa dengan tetap mendasari keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Adapun di Kabupaten Jombang dengan diterbitkannya Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2006 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Jombang nomor 41 dan diubah dengan 44 tahun 2009 yang mengatur Alokasi Dana Desa (ADD) secara detail. Hal ini menyebabkan penulis ingin melihat implementasi kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Jombang. Implemen¬tasi kebijakan adalah tindakan tindakan yang dilaksanakan oleh individu individu, dan kelompok kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran, yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Adapun factor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan menurut George C. Edward III adalah Komunikasi, Sumber daya, Sikap dan Struktur Birokrasi. Dalam penulusan tesis ini dengan menggunakan metode penilitian diskriptif, dimana dalam pengumpulan data menggunakan bahan analisa interviev, dokumentasi dan observasi. Data tersebut selanjutnya dianalisa dengan metode kualitatif. Dari hasil penelitian bahwa pengelolaan ADD di Kabupaten Jombang terdapat 3 tahap yaitu tahap perencanaan, dimana dilakukan proses sosialisasi dan pemenuhan persyaratan dalam pencairan ADD, tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, dimana setelah dana dicairkan maka dilakukan musyawarah desa (musdes) pelaksanaan guna mengecek kesiapan lembaga-lembaga dalam pelaksanaan ADD dan tahap ketiga yaitu tahap pertanggungjawaban, dimana panitia pelaksana diwajibkan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADD kepada Kepala Desadan masyarakat. Data-data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan kedalam teori-teori guna memperoleh suatu gambaran pelaksanaan ADD di Kabupaten Jombang apakah telah sesuai dengan kaidah-kaidah / teori-teori yang ada. Selain itu dari intepretasi tersebut dapat diperoleh gambaran secara mendalam terkait pelaksanaan ADD. Selanjutnya dari hasil intepretasi dapat direkomendasikan bahwa pengaturan ADD yang sangat detail dapat mematikan inovasi dan kreatifitas pelaksana yang ada di desa, sehingga dalam rangka meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa maka pemerintah daerah melalui Peraturan Bupati mengatur secara umum, sedangkan secara teknis diatur dalam Peraturan Desa agar lebih memberdayakan masyarakat desa.

Actions (login required)

View Item