Tanggung Jawab Notaris Dan PPAT Dalam Transaksi Properti Yang Berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang

Mike Erviana (2015) Tanggung Jawab Notaris Dan PPAT Dalam Transaksi Properti Yang Berindikasi Tindak Pidana Pencucian Uang. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (HALAMAN JUDUL)
1. HALAMAN JUDUL.pdf
Download (369kB)
[img] Text (ABSTRAK)
2. ABSTRAK.pdf
Download (489kB)
[img] Text (BAB I)
3. BAB I PENDAHULUAN.pdf
Download (613kB)
[img] Text (BAB II)
4. BAB II NOTARIS DAN PPAT DALAM TRANSAKSI PROPERTI YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.pdf
Restricted to Registered users only until 28 January 2023.
Download (656kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
5. BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NOTARIS DAN PPAT DALAM MENJALANKAN JABATANNYA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG.pdf
Restricted to Registered users only until 28 January 2023.
Download (548kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
6. BAB IV PENUTUP.pdf
Restricted to Registered users only until 28 January 2023.
Download (335kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR BACAAN)
7. DAFTAR BACAAN.pdf
Download (311kB)
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Notaris dan PPAT merupakan pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh negara untuk membuat akta otentik, dimana tujuan dari pembuatan akta tersebut adalah sebagai bukti bahwa para pihak yang bersangkutan telah mengadakan perjanjian, bahwa apa yang tertulis dalam perjanjian adalah menjadi tujuan dan keinginan para pihak, bahwa pada tanggal tertentu kecuali jika ditentukan sebaliknya para pihak telah mengadakan perjanjian dan bahwa isi perjanjian adalah sesuai dengan kehendak para pihak. Saat ini ada kecenderungan para pelaku tindak kejahatan dalam hal ini terkait dengan tindak pidana pencucian uang memanfaatkan peranan dari Notaris dan PPAT dalam aksi mereka, untuk itu perlu adanya perlindungan hukum yang memadai untuk menjamin pelaksanaan tugas dari jabatan Notaris dan PPAT.Dengan tidak dimasukkannya Notaris dan PPAT dalam kategori sebagai pihak pelapor dalam Undang-undang tindak pidana pencucian uang membuat tugas dan wewenang Notaris dan PPAT sangat rentan dimanfaatkan para pelaku tindak pidana pencucian uang sehingga perlunya kondisi demikian itu dirumuskan secara kongkrit dalam suatu Perundangundangan.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK.130/15 Erv t
Uncontrolled Keywords: Responsibility , Notary and PPAT , Money Laundering
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1000-1395 Commercial law > K1024-1132 Commercial contracts
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K1401-1578 Intellectual property > K1500-1578 Industrial property
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K5000-5582 Criminal law and procedure > K5015.4-5350 Criminal law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM
Mike ErvianaNIM031314253109
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorDidik Endro PurwoleksonoNIDN0025036204
Depositing User: Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited: 28 Jan 2020 08:00
Last Modified: 14 Mar 2020 03:34
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38395
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item