DINI NOVIANTI, 031043120 (2012) KARAKTERISTIK BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2013-noviantidi-28669-6.abstr-i.pdf Download (157kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2013-noviantidi-28669-6.FULL.pdf Restricted to Registered users only Download (740kB) | Request a copy

Abstract

Perkembangan ekonomi Islam atau lebih dikenal dengan sebutan ekonomi syariah di Indonesia melaju dengan begitu cepatnya, sehingga dimungkinkan timbulnya perselisihan diantara para pihak, ingkar janji dan bentuk sengketa lainnya. Sengketa ini harus segera diselesaikan agar tidak menimbulkan kerugian pada masing-masing pihak. Dikarenakan pada produk-produk keuangan syariah diawali dengan perikatan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah maka forum penyelesaian sengketa yang dipilih sebaiknya juga merupakan forum yang berlandaskan pada hukum syariah Islam. Pilihan forum penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dipilih oleh para pihak guna menyelesaikan sengketa ekonomi syariah salah satunya adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Penyelesaian sengketa melalui BASYARNAS harus secara tegas dicantumkan dalam perjanjian, dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang terikat di dalam perjanjian arbitrase. Dalam proses penyelesaian sengketa pada Badan Arbitrase Syariah Nasional, majelis arbitrase menggunakan prinsip syariah dalam setiap upaya penyelesaian sengketa sehingga putusannya tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam dan juga undang-undang. Putusan dari Badan Arbitrase Syariah Nasional bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak yang bersengketa. Apabila putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, maka dapat dimintakan eksekusinya. Pelaksanaan eksekusi atas putusan BASYARNAS hendaknya dilakukan dengan menerapkan asas serta kaidah hukum syariah. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di bidang ekonomi syariah. Namun pada pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa eksekusi putusan BASYARNAS merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, sedangkan diketahui bersama bahwa Pengadilan Negeri tidak menerapkan syariah Islam dalam pelaksanaan eksekusinya.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TH. 67/13 Nov k
Uncontrolled Keywords:	Sharia Arbitration, Execution of The Verdict
Subjects:	B Philosophy. Psychology. Religion > BP Islam. Bahaism. Theosophy, etc > BP174-190 The practice of Islam K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K2100-2385 Courts. Procedure > K2110-2155 Court organization and procedure K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K2400-2405 Arbitration and award
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM DINI NOVIANTI, 031043120 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Agus Sekarmadji, Dr., S.H., M.Hum UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Anisa Septiyo Ningtias
Date Deposited:	2015
Last Modified:	29 Aug 2016 08:08
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38408
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item