YUNIA ROKHMAWATI, 031142143 (2013) KEMANDIRIAN NOTARIS SEBAGAI PIHAK YANG TERGABUNG DALAM PERSERIKATAN PERDATA NOTARIS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-rokhmawati-29736-5.abstr-k.pdf Download (129kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-rokhmawati-29736-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (627kB) | Request a copy

Abstract

Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk “perserikatan perdata” dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. pasal 20 ayat 1 UUJN nomor 30 tahun 2004. Kehadiran pasal tersebut diatas bisa menjadi sebuah solusi baru, dalam dunia kenotariatan, perserikatan perdata bisa menjadi tempat bagi para notaris saling berbagi ilmu dan pengalaman karena bukan tidak mungkin seorang notaris ahli dalam bidang perusahaan akan tetapi kurang mengerti tentang hukum pertanahan, sehingga dengan adanya kantor bersama tersebut dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan didalam penulisan tesis ini menggunakan metode yuridis normatif. Berdasarkan peraturan menteri, notaris yang tergabung dalam perserikatan perdata tersebut tetap menjalankan jabatannya sebagai notaris secara individu. Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh notaris terhadap klien-klien yang datang pada perserikatan tetap akan menjadi tanggung jawab masing-masing notaris sebagai kewajibannya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan notarisnya. Jadi dalam perserikatan perdata notaris hanya sebatas pada pengelolaan kantor bersama sehingga pertanggungjawaban para sekutunya hanya pada terhadap perjanjian dalam hal pengelolaan kantor bersama tersebut. Dalam membentuk suatu perserikatan perdata notaris diperlukan suatu pengaturan pengelolaan kantor yang dituangkan dalam perjanjian awal agar para notaris yang tergabung dalam perserikatan perdata notaris dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan UUJN dan kode etik notaris. Sebagai suatu perserikatan perdata dan bukan badan hukum, perserikatan perdata notaris tidak mempunyai tanggung jawab atas kegiatan yang dilakukan para sekutunya dalam rangka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai notaris atau dengan kata lain. Para notaris yang tergabung dalam perserikatan perdata, masing-masing tetap mempunyai tanggung jawab penuh atas tanggung jawabnya sebagai jabatan notaris, bukan sebagai sekutu dari perserikatan perdata notaris tersebut yang nantinya pertanggungjawabannya akan mengacu pada kitab undang-undang hukum BW. Apabila notaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai jabatan notaris melakukan kelalaian yang disengaja maupun tidak disengaja akan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan pada notaris mengacu pada UUJN pasal 84 dan 85 dan kode etik notaris. Dalam UUJN sanksi notaris terbagi menjadi dua macam yaitu sanksi perdata dan sanksi admisnistratid. Sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga sedangkan pada sanksi admisnistratif dimulai dengan teguran lisan hingga pemberhentian tidak hormat.

Actions (login required)

View Item