AKIBAT HUKUM PEMEKARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA TERHADAP KEABSAHAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

NICO ADRIAN R., 031142144 (2013) AKIBAT HUKUM PEMEKARAN KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA TERHADAP KEABSAHAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2014-nicoadrian-29820-6.abstr-i.pdf

Download (50kB) | Preview
[img] Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2014-nicoadrian-29820-full text.pdf
Restricted to Registered users only

Download (1MB) | Request a copy
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Badan Pertanahan Nasional adalah lembaga Pemerintah Non Kementerian yang secara struktural dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden dengan tugas utama melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral. Kota Surabaya dengan tingkat pendaftaran tanah, pembebanan, pemberian serta peralihan hak atas tanah sangat tinggi yang disebabkan tingkat perekonomian sangat pesat sehingga dalam rangka efektifitas dan peningkatan kualitas pelayanan terhadap masyarakat di bidang pertanahan dipandang perlu untuk melakukan pemekaran kantor pertanahan. Pemekaran wilayah kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya dianggap tidak sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, karena Kota Surabaya belum mengalami pemekaran wilayah. Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya, walaupun tidak lazim dilakukan dalam satu wilayah Kabupaten/Kota, dilakukan untuk efektifitas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak perlu menyesuaikan dengan pemekaran Kabupaten/ Kota. Dengan adanya pemekaran wilayah kerja tersebut, Pejabat Pembuat Akta Tanah diwajibkan untuk memilih daerah kerjanya sesuai dengan wilayah kerja Kantor Pertanahan, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998, yang mensyaratkan bahwa daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah adalah satu wilayah kerja Kantor Pertanahan. Akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah yang daerah kerjanya diluar wilayah kerja Kantor Pertanahan yang bersangkutan tidak sah, karena Pejabat Pembuat Akta Tanah hanya berwenang membuat akta tertentu di bidang pertanahan dalam daerah kerjanya.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TMK. 05/14 Nic a
Uncontrolled Keywords: Expansion, Land Office, Deed, Land Deed Official.
Subjects: H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K115-130 The legal profession
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3184-3188 Form and structure of government
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:
CreatorsNIM
NICO ADRIAN R., 031142144UNSPECIFIED
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorUrip Santoso, Dr., SH., MHUNSPECIFIED
Depositing User: Nn Duwi Prebriyuwati
Date Deposited: 2015
Last Modified: 31 Aug 2016 06:55
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/38537
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item