HANS KRISTIANUS MULA, 031214153042 (2014) PENGAWASAN TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-mulahanskr-31424-5.abstr-i.pdf Download (116kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2014-mulahanskr-31424-full text.pdf Restricted to Registered users only Download (623kB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan mengunakan pendekatan “Statute, historical, and conseptual” untuk menjawab permasalahan (i) kedudukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam sistim keuangan Desa dan (ii) pengawasan terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis untuk memperjelas kedudukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam sistim keuangan Desa serta memberikan kontribusi dalam praktek hukum di Indonesia, terutama bagi aparatur birokrasi sebagai pedoman dalam melaksanakan pengawasan terhadap Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setelah berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hasil penelitian menyatakan bahwa adanya hubungan kewenangan dan keuangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Desa melahirkan alokasi anggaran Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota; yang berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi sumber pendapatan Desa selain Pendapatan Asli Desa serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Pengelolaan sumber pendapatan desa sebagai kewenangan desa tersebut menimbulkan hak dan kewajiban berupa uang dan barang desa sebagai kekayaan desa yang perencanaan dan penganggarannya harus dituangkan secara sistematis ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja yang merupakan rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang harus ditetapkan dengan Peraturan Desa. Setelah berlakunya UU Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Desa dibentuk untuk menjalankan fungsi pemerintahan berdasarkan kewenangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dalam pembentukannya, peraturan desa dilarang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum. Keberadaan peraturan desa sebagai instrumen hukum dalam penyelenggaraan kewenangan desa perlu diawasi dengan menentukan kriteria dan syarat tertentu yang dikenal dengan pengawasan preventif dan represif sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 6 Tahun 2014. Dalam hal pengawasan preventif ditentukan secara tegas melalui evaluasi oleh Bupati/Walikota dan konsultasi kepada masyarakat desa terhadap rancangan peraturan desa tertentu termasuk APBDesa. Berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014, Pengawasan represif dilakukan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal Desa oleh masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Actions (login required)

View Item