ABDUL MANAN, 031214153082 (2014) IUS CONSTITUENDUM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA RATIFIKASI KONVENSI ANTI KORUPSI TAHUN 2003. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-mananabdul-34138-5.abstr-k.pdf Download (137kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder3.pdf Restricted to Registered users only Download (674kB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi UNCAC 2003 melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Hal tersebut menunjukan bahwa secara politis Indonesia telah menempatkan dirinya sebagai salah satu negara yang memiliki komitmen dalam gerakan global untuk mencegah dan memberantas korupsi. Secara umum, UNCAC mengatur empat hal prinsip utama, yang prinsip utama tersebut sangat signifikan terhadap perkembangan pembaruan (ius constituendum)perundang-undangn nasional dalam pemberantasan korupsi,yaitu Tindakan Pencegahan, yang menekankan terhadap model kebijakan pencegahan preventif disektor publik dan swasta. Kriminalisasi dan Penegakan Hukum, yakni mengkriminalisasi tindak pidana korupsi penyuapan-penyuapan publik nasional, memperdagangkan pengaruh, memperkaya diri sendiri secara tidak sah,danpenyuapan disektor swasta. Kerja Sama Internasional, yakni kerangka kerja sama internasional dalam rangka peningkatan penegakan hukum melalui, bantuan timbal balik/mutual legal assistance (MLA), ekstradisi serta transfer terpidana dan isvestigasi bersama. Pengembalian Aset,mengenai perampasan aset UNCAC telah menawarkan instrumen baru dalam perampasan aset dari kejahatan korupsi yakni Instrumen Non Conviction Based Asset forfeiture (NCB Aseet Forfeiture). melalui penyitaan dan pengambil alihan aset melalui gugatan �in rem� atau gugatan terhadap aset. UNCAC 2003 mengikat setiap negara anggota PBB yang telah meratifikasinya. Akan tetapi dalam sistem hukum civil law masih memerlukan undang-undang pemberlakuannya baik bersifat perubahan, maupun undangundang baru yang menggantikan seluruh ketentuan dalam undang-undang tersebut, ketentuan konvensi harus disesuaikan dengan prinsip hukum domestiknya. Dengan begitu, undang-undang yang akan ditetapkan kemudian sebagai implementasi UNCAC 2003 tidak bertentangan dengan sistem dan asas hukum yang telah ada.

Actions (login required)

View Item