NUR LIAN, 031224153104 (2014) ANALISIS KEPUTUSAN WALIKOTA KENDARI DALAM PEMINDAHTANGANAN ASET DAERAH MENJADI ASET PRIBADI (Studi Atas Keputusan No. 89 Tahun 2007 Tentang Pemberian Penghargaan Atas Jasa Pengabdian Drs. H. Mansyur Masie Abunawas, M.Si Sebagai Walikota Kendari). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-liannur-34194-4.abst-k.pdf Download (304kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder5.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini berjudul �Analisis Keputusan Walikota Kendari Dalam Pemindahtanganan Aset Daerah Menjadi Aset Pribadi (Keputusan Nomor 89 Tahun 2007 Tentang Pemberian Penghargaan Atas Jasa Pengabdian Drs. H. Mansyur Masie Abunawas, M.Si Sebagai Walikota Kendari)�. Penulisan tesis ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis tentang keabsahan Keputusan Walikota Kendari Nomor 89 Tahun 2007 Tentang Pemberian Penghargaan Atas Jasa Pengabdian Drs. H. Mansyur Masie Abunawas, M.Si. dan akibat hukum dari Keputusan Nomor 89 Tahun 2007 Tentang Pemberian Penghargaan Atas Jasa Pengabdian Drs. H. Mansyur Masie Abunawas, M.Si, dalam hal ini pemindahtanganan asset daerah menjadi aset pribadi. Di dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Sumber bahan hukum dalam penulisan tesis adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundangundangan,serta bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku teks, kamus hukum, dan sember lainnya yang mendukung terkait dengan permasalahan yang diteliti. Kemudian data tersebut di analisis dengan metode inventarisasi dan kategorisasi guna memperoleh gambaran sinkronisasi dari semua bahan hukum. Hasil yang diperoleh dalam penulisan tesis ini adalah Keputusan Walikota Kendari Nomor 89 Tahun 2007 Tentang Pemberian Penghargaan Atas Jasa Pengabdian Drs. H. Mansyur Masie Abunawas, M.Si Dalam Pemindahtanganan Aset Daerah Menjadi Asset Pribadi tidak sah sejak diterbitkannya tersebut karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Pasal 45 ayat(2) dan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang - Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta peraturan pemerintah khususnya Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2008, karena sama sekali tidak mengatur tentang penghargaan atau hadiah yang berwujud pengalihan aset daerah kepada pejabat tertentu dan pengalihan atau pemindahtanganan kepemilikan aset daerah milik pemerintah Kota Kendari tersebut di atas tanpa melalui proses apapun, khususnya proses/prosedur pengalihan aset milik Negara/daerah kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan/ perundang-undangan yang berlaku.

Actions (login required)

View Item