INGGIT DIAH NOVITANINGRUM, 091144004 (2014) EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENERTIBAN DAN PENDAYAGUNAAN TANAH TERLANTAR DI WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2014-novitaning-34624-9.abstr-k.pdf Download (692kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder40.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan dan mekanisme penertiban tanah terlantar serta mengkaji faktor-faktor kendala dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Kota Surabaya I. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada hak atas tanahnya maupun yang baru berdasarkan perolehan tanah di beberapa tempat masih banyak dalam keadaan terlantar. Melihat realita di lapangan mengenai adanya tanah terlantar, maka Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Berdasarkan latar belakang tersebut maka dirumuskanlah masalah mengenai (a) Bagaimana kewenangan dan mekanisme penertiban tanah terlantar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan (b) Faktor � faktor apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar di Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya I. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan kajian sosiolegal di mana melakukan studi tekstual terhadap peraturan perundang-undangan dan kebijakan secara kritis untuk menjelaskan problematika filosofis, sosiologis dan yuridis dari hukum tertulis serta menggunakan metode penelitian hukum dengan ilmu sosial. Pendekatan yang dilakukan yaitu statute approach, conceptual approach serta case study. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kewenangan penertiban tanah terlantar merupakan kewenangan delegasi di mana pemerintah (Presiden) mendelegasikannya kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Mekanisme penertibannya melalui tahapan : (1) Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar; (2) Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar; (3) Peringatan terhadap pemegang hak; (4) Penetapan tanah terlantar. Sedangkan faktor kendala yang dihadapi adalah kesadaran hukum Badan Hukum atau perusahaan pemegang Hak Atas Tanah (HAT) masih kurang; faktor posisi tanah yang sporadik yang dikarenakan pembebasan tanah oleh perusahaan yang masih terkendala dan persaingan antar pengembang; tidak adanya akses jalan masuk; keterbatasan dana Badan Hukum atau perusahaan, adanya budaya masyarakat senyari bumi, sadumuk bathuk, komputerisasi yang tidak terpadu, kendala teknis operasional saat melakukan identifikasi tanah yang diindikasikan terlantar, kendala koordinasi dengan instansi terkait,, kurangnya sosialisasi terhadap aturan yang ada, keterbatasan dana, serta substansi mengenai sanksi akibat penelantaran tanah.

Actions (login required)

View Item