MELKIANUS YOSEP NENOLIU, 031224153118 (2014) PENYELESAIAN PERSELISIHAN BATAS WILAYAH ANTAR DAERAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2015-nenoliumel-35162-4.abstr-i.pdf Download (328kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2015-nenoliumel-35162-6FULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Otonomi daerah adalah perwujudan daripada pemancaran kekuasaan dari pusat kepada daerah, seringkali muncul persoalan-persoalan krusial di daerah, tak terkecuali persoalan batas wilayah antar daerah, cara penentuan batas wilayah haruslah memenuhi aspek yuridis dan teknis di lapangan, ketika ini tidak dapat dipenuhi maka akan timbul perselisihan. Penyelesaian berjenjang oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri adalah bentuk penyelesaian secara politik pemerintahan dan bersifat final, penyelesaian berjenjang oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri adalah wujud perbuatan hukum publik atas nama negara, peran Gubernur dan Menteri Dalam Negeri menunjukkan perilaku aktif negara sebagaimana ditegaskan dalam prinsip negara kesejahteraan modern, ternyata bentuk penyelesaian perselisihan batas wilayah antar daerah sebagai bagian dari penyelenggaraan fungsi pemerintahan ditemukan adanya kemandirian organ pemerintah (vrij bevoegdheid, discretionary power atau freies Ermessen), ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang ada memuat norma samar (voge norm), norma terbuka (open norm), atau mengandung pilihan (choice). Dalam ranah ini haruslah dipahami bahwa apa yang dilakukan oleh organ pemerintah berwenang tidak dalam kapasitas sebagai fungsi mengadili ataupun sebagai fungsi legislasi. Penyelesaian perselisihan batas wilayah antar daerah yang ditempuh melewati mekanisme hukum negara melalui lembaga peradilan yang ada telah dipastikan belumlah mengakomodasi bahkan menggapai jaminan kepastian hukum mencegah kesimpangsiuran terhadap konflik norma pada beberapa tingkatan peraturan perundang-undangan bagi penyelesaian perselisihan batas wilayah antar daerah, prinsip kerjasama antar daerah dapat diandalkan untuk menerjemahkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi pemerintahan daerah dalam rangka menata dan mengelola batas wilayahnya mencapai cita-cita otonomi daerah.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TH 84/14 Nen p
Uncontrolled Keywords:	Local Autonomy;Regional Boundaries;Dispute; Intervening Authority;Judicial Institution
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM MELKIANUS YOSEP NENOLIU, 031224153118 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor NUR BASUKI MINARNO, Prof. Dr., S.H., M.Hum. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Deby Felnia
Date Deposited:	28 Oct 2016 22:00
Last Modified:	12 Jun 2017 18:28
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/39209
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item