KUSUFI ESTI RIDLIANI, 031141047 (2013) PENJATUHAN SANKSI PIDANA DIBAWAH MINIMUM KHUSUS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2015-ridlianiku-35190-3.abs-i.pdf Download (181kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder13.pdf Restricted to Registered users only Download (729kB) | Request a copy

Abstract

Dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dampaknya mempengaruhi masyarakat secara nasional maupun transnasional dan pemberian efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi, serta sebagai bentuk pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi, UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur ancaman pidana minimum khusus yang berbeda-beda dan tersebar dalam 30 (tiga puluh) pasal diantaranya minimum khusus meliputi minimum khusus pidana penjara 1 (satu) tahun atau 2 (dua) tahun atau 3 (tiga) tahun atau 4 (empat) tahun. Pengaturan secara tegas penjatuhan pidana minimum khusus tersebut bertujuan untuk menghilangkan disparitas penjatuhan pidana dan untuk mempercepat pencapaian tujuan pemidanaan, meskipun pengaturan ancaman pidana minimum khusus tersebut bertentangan dengan ancaman pidana minimum sebagaimana diatur dalam pasal 12 KUHP. Pengaturan sanksi pidana minimum khusus secara tegas tersebut dalam praktek sering disimpangi dengan masih ditemukannya beberapa putusan hakim baik pada tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun mahkamah agung yang menjatuhkan pidana dibawah sanksi pidana minimum khusus. Tujuan tesis ini pada pokoknya akan menjelaskan bagaimana pengaturan sanksi pidana minimum khusus secara keilmuan, mengapa hakim menjatuhkan putusan dibawah minimum khusus dan apa akibat hukum jika putusan hakim dijatuhkan dibawah sanksi pidana minimum khusus. Semoga tesis ini dapat menjadi bacaan yang bermanfaat dan menambah wawasan bagi yang membacanya.

Actions (login required)

View Item