SAKTICAKRA SALIMIN AFAMERY, 031224153114 (2014) UPAYA HUKUM PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2015-afamerysak-36655-4.abstr-k.pdf Download (274kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 37.pdf Restricted to Registered users only Download (809kB) | Request a copy

Abstract

Pengungkapan fakta hukum dalam suatu tindak pidana merupakan bagian proses penegakan hukum pidana yang tidak dapat dianggap sederhana dan mudah. Ketika penegak hukum dihadapkan pada suatu tindak pidana yang tingkat pembuktiannya sangat kompleks dan sulit, tidak mustahil produk putusan pengadilan yang dihasilkanpun dapat berakibat menjadi keliru atau tidak tepat. Terhadap putusan pengadilan yang dirasakan tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan tersebut, dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP), diberi ruang untuk mengajukan keberatan melalui upaya hukum perlawanan, banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Permasalahan yang ditampilkan dalam tesis ini diantaranya : Apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara Banding di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dalam kasus Tindak Pidana Pemerkosaan dan Bagaimanakah Penerapan Hukum Acara Pidana Terhadap Upaya Hukum Yang Dapat Diajukan Atas Putusan Hakim Pada Pemeriksaan Tingkat Banding Di Pengadilan Tinggi. Kajian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Normatif Yuridis yaitu suatu prosedur penelitian untuk mencari dan menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif, terutama yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual menggunakan jenis data yang terarah pada penelitian data sekunder, mencakup bahan hukum primer, bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, media cetak, media elektronik serta memakai metode sistematis yang dianalisis secara kualitatif normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara pemerkosaan pada pengadilan banding yaitu didasarkan pada Pertimbangan Yang Bersifat yuridis, Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-faktor dan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan yang Bersifat Non Yuridis, ada beberapa pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu: Dampak perbuatan terdakwa dan melihat Kondisi diri terdakwa antara lain faktor-faktor yang meringankan terdakwa dan faktor-faktor yang memberatkan terdakwa. Terhadap putusan pengadilan tinggi pada pemeriksaan tingkat banding dapat mengajukan upaya hukum kasasi atau yang dituangkan dalam suatu perumusan Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ). Dengan berlakunya Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengenai hukum acara kasasi tersebut secara yuridis normatif telah mendapat pengaturan di dalam KUHAP ditemukan dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP.

Actions (login required)

View Item