DODY BOEDI RAHARDJO, 031141170 (2014) IMPLIKASI PENANGGUHAN PENAHANAN DENGAN JAMINAN UANG / UANG JAMINAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2015-rahardjodo-36658-3.abstr-i.pdf Download (671kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 36.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Penangguhan penahanan adalah penangguhan tahanan tersangka/ terdakwa dari penahanan, tetapi penahanan masih sah dan resmi berlaku. Namun pelaksanaan penahanan dihentikan dengan jalan mengeluarkan tersangka/terdakwa dari tahanan setelah instansi yang menahan menetapkan syarat-syarat penangguhan yang harus dipenuhi oleh tersangka/terdakwa yang ditahan atau orang lain yang bertindak untuk menjamin penangguhan. Dengan rumusan masaslah ; Bagaimana akibat hukum bagi tersangka atau terdakwa apabila melarikan diri untuk mencapai keseimbangan kepentingan hukum dan Apakah yang menjadi pedoman penegak hukum terhadap pemberian penangguhan penahanan dalam proses pemeriksaan tersangka atau terdakwa terkait dengan adanya sistem peradilan pidana terpadu, Tipe penelitian tesis ini merupakan yuridis normativ, dengan menggunakan Pendekatan masalah yang digunakan; pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Diperoleh analisis sebagai berikut. Akibat hukum penangguhan penahanan terhadap terdakwa adalah tidak ditahannya seorang tahanan dalam rumah tahanan negara. Atau jika prosesnya masih di kepolisian berarti terdakwa dapat tinggal di rumahnya. Apabila ia kabur maka orang yang menjamin harus membayar jaminannya tersebut. Mengenai konsekuensi atau akibat hukum yang harus diterima oleh penjamin seorang tersangka/terdakwa adalah harus membayar uang tanggungan yang telah ditetapkan apabila tersangka/terdakwa kabur, dan pelunasan uang tanggungan tersebut menjadi tanggung jawab penjamin hingga melibatkan seluruh harta bendanya., mekanisme penangguhan penahanan terhadap terdakwa adalah, karena permintaan tersangka atau terdakwa, permintaan itu disetujui olehinstansi yang menahan atau yang bertanggungjawab secara yuridis atas penahanan dengan syarat dan jaminan yang ditetapkan, ada persetujuan dari orang tahanan untuk memenuhi syarat yang ditetapkan serta memenuhi jaminan yang ditentukan.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TH. 08/15 Rah i
Uncontrolled Keywords:	Detention, Law Enforcement Against Authority Grants Stay of Detention, the criminal justice system in Indonesia
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM DODY BOEDI RAHARDJO, 031141170 UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Nur Basuki Minarno, Prof. Dr., S.H., M.Hum. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Husnul Khotimah
Date Deposited:	06 Oct 2016 01:49
Last Modified:	06 Oct 2016 01:49
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/39404
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item