ZULKIFLY, 031141099 (2013) PENERAPAN UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU SURUT (RETROAKTIF) PADA NEGARA DALAM KEADAAN DARURAT. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2015-zulkifly-36952-4.abstr-k.pdf Download (388kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder59(1).pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Dalam suatu negara hukum merupakan suatu kewajiban dan bersifat mutlak untuk memiliki suatu aturan dalam bentuk perundang-undangan guna mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat yang berada didalamnya termasuk negara berada dalam situasi darurat sehingga mampu melindungi hak asasi manusia setiap warga negaranya dalm keadaan darurat. Terkadang situasi yang terjadi belum diatur dalam bentuk perundang-undangan sehingga mengasilkan suatu perundang-undangan yang bersifat retroaktif, hal tersebut jelas bertentangan dengan hak asasi manusia dimana seseorang akan dituntut oleh suatu perundangundangan yang diberlakukan setelah ia melakukan suatu perbuatan hukum sehingga terjadi Abuse of Power. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implikasi situasi negara darurat dalam pembentukan dan pemberlakuan aturan hukum dan menganalisis penerapan undang-undang yang bersifat retroaktif pada negara dalam situasi darurat. Dari hasil penelitian dan analisis Statue Approach dan Conseptual Approach, menunjukan mengenai pengaturan keadaan darurat di indonesia, ketentuan-ketentuan konstutisional keadaan darurat di indonesia dan mengenai penerapan asas retroaktif terhadap negara dalam situasi darurat, penerapan asas retroaktif dari sisi hukum dapat dipahami sepanjang diberlakukan secara terbatas baik waktu maupun wilayahnya, kasus pelanggaran HAM yang terjadi pada saat situasi negara darurat dan belum diatur dalam perundang-undangan akan diperiksa dan diputs oleh pengadilan HAM Ad Hoc atas usul DPR dan persetujuan Presiden selaku kepala negara.

Actions (login required)

View Item