ENDANG SRI ARTI RAHAYU, 090810550 M (2011) KEDUDUKAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2015-rahayuenda-37071-4.abst-k.pdf Download (132kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder13.pdf Restricted to Registered users only Download (673kB) | Request a copy

Abstract

Di negara demokratis penyelenggaraan pemilihan umum merupakan hal yang absolut karena tanpa adanya pemilihan umum akan mengarah kepada bentuk pemerintahan yang monarki. Pemerintah yang sedang incumbent pun secara imperatif harus mengakomodir penyelenggaraan pemilihan umum sebagai salah satu mekanisme politik untuk mendengar suara rakyat maupun menyediakan perangkat aturan hukum sehingga pelaksanaan pemilihan umum memiliki payung hukum yang jelas. Sebagai manifestasi untuk menjalankan amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22 E Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 maka perlu dibentuk lembaga penyelenggara pemilihan umum yaitu Komisi Pemilihan Umum. Dasar filosofis terbentuknya Komisi Pemilihan Umum dilandasi adanya desakan dari publik agar ada sebuah lembaga yang khusus menangani penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat independen yang berbeda dengan lembaga penyelenggara pemilihan umum sebelumnya yang dianggap tidak demokratis dan masih ada intervensi dari pemerintah. Tetapi seiring dengan berjalannya penegakan pilar demokrasi, KPU sebagai lembaga negara yang bersifat auxilliary state organ atau supporting state organ mendapat berbagai cobaan maupun pandang skeptis baik mengenai eksistensinya, produk hukum yang dikeluarkan maupun wacana untuk membubarkan Komisi Pemilihan Umum karena tidak mampu menyelenggarakan pemilihan umum secara independen dan demokratis. Oleh karenanya dalam tesis ini membahas tentang 2 (dua) isu hukum yaitu kedudukan KPU dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan kekuatan mengikat Peraturan KPU bagi peserta pemilihan umum dan pihak-pihak yang terkait lainnya.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TH.21/15 Rah k
Uncontrolled Keywords:	Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, lembaga negara auxilliary atau pendukung, Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3154-3370 Constitutional law > K3289-3367 Organs of government > K3290-3304 The people. Election law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM ENDANG SRI ARTI RAHAYU, 090810550 M UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Sukardi, Dr. , S.H., M.H. UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Husnul Khotimah
Date Deposited:	23 Oct 2016 17:49
Last Modified:	23 Oct 2016 17:49
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/39542
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item