DINDA MEILITA, 041310113005 (2016) PERAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN KEKAYAAN DAERAH DALAM PROSES PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO. Tugas Akhir D3 thesis, Universitas Airlangga.

Text (FULLTEXT) 153. 39761-ilovepdf-compressed.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Pemerintah Daerah selaku pihak yang diberikan amanah oleh rakyat untuk mengelola dan menyelenggarakan pemerintahan didaerah harus mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada rakyat. Pertanggungjawaban terhadap amanah yang diterima pemerintah mengarah pada pemenuhan prinsip akuntabilitas. Dalam rangka tercapainya prinsip akuntabilitas tersebut maka diterapkan prinsip transparansi sehingga informasi yang ada di pemerintahan bisa diakses oleh pihak – pihak yang berkepentingan. Menurut Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008, tugas pemerintahan daerah adalah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Oleh karena itu, dalam rangka pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat tersebut, pemerintah daerah membutuhkan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Actions (login required)

View Item