ALYA HAZFIARINI, 101211132031 (2016) HIERARKI RESPON STAKEHOLDER TERHADAP PROGRAM DISTRICT HEALTH ACCOUNT (STUDI DI KABUPATEN LOMBOK BARAT DAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH). Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) 6. ABSTRACT.pdf Download (222kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 352. 40051.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

District Health Account (DHA) dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan dan penganggaran sektor kesehatan kabupaten. Namun, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah belum optimal dalam melakukan pemanfaatan DHA walau telah sejak lama mulai menyusun DHA. Jadi,tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis hieraki respon stakeholder terhadap program DHA di kedua kabupaten dengan pendekatan hierarki respon model AIDA. Penelitian ini menggunakan metode observasional deskriptif dengan desain studi cross sectional. Sampling penelitian diambil menggunakan total sampling dan purposive sampling. Wawancara dengan alat bantu kuesioner dilakukan pada 49 responden yang terdiri dari Tim DHA, pejabat struktural Dinas Kesehatan dan pejabat struktural Bappeda.Variabel dalam penelitian adalah faktor kondisi personal (jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, masa kerja jabatan, pengalaman pelatihan DHA, kemampuan Tim DHA, dan pengetahuan DHA), persepsi, ketersediaan kebijakan daerah, serta awareness, interest, desire dan action. Hasil penelitian menemukan bahwa belum dimanfaatkannya DHA di kedua kabupaten antara lain karena belum efektifnya penyebaran informasi mengenai DHA di antara Tim DHA, pejabat struktural Dinas Kesehatan dan pejabat struktural Bappeda di kedua kabupaten. Hal ini ditunjukkan oleh hasil penelitian bahwa hanya 4% responden pejabat stuktural Bappeda yang mengikuti tahapan proses AIDA dari seluruh responden di kedua kabupaten. Selain itu, mayoritas responden di kedua kabupaten tergolong tidak interest dan tidak action terhadap DHA.Selanjutnya, hasil identifikasi faktor kondisi personal menemukan bahwa sebagian besar pejabat struktural Dinas Kesehatan dan pejabat struktural Bappeda di kedua kabupaten tidak pernah mengikuti pelatihan DHA dan kemampuan teknis Tim DHA di kedua kabupaten tergolong cukup. Di kedua kabupaten juga ditemukan bahwa SK Tim DHA merupakan satu-satunya kebijakan yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan DHA. Berdasarkan hasil penelitian, di kedua kabupaten maka perlu memperkuat program DHA dengan meningkatan peran serta Tim DHA dalam seluruh proses penyusunan DHA, peningkatan peran serta dan koordinasi dengan Bappeda, SK Tim DHA Kabupaten dan institusionalisasi DHA di Dinas Kesehatan.

Actions (login required)

View Item