A. Ramlan Surbakti, Prof (1998) REFORMASI LEMBAGA KEPRESIDENAN RI: SUATU PEMIKIRAN TENTANG MEKANISME SUKSESI DAN PEMBATASAN KEKUASAAN PRESIDEN. UNIVERSITAS AIRLANGGA, Surabaya. (Unpublished)

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-grey-2009-surbaktira-10701-abstract-i.pdf Download (687kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-grey-2009-surbaktira-9830-pg19710.pdf Download (861kB) | Preview

Abstract

Dalam praktek politik Indonesia selama ini terdapat dua mekanisme politik menentukan para penyelenggara negara, yang satu berupa pemilu yang tidak kompetitif secara adil untuk menghasilkan badan permusyawaratan/perwakilan rakyat, dan yang lain berupa mekanisme kekuasaan di balik layar, yaitu seorang penguasa yang dikelilingi oleh beberapa kelompok elit yang sangat loyal bersaing dengan keras untuk mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dari sang penguasa. Mekanisme kekuasaan yang terakhir ini menggunakan OPP, khususnya Golkar, dan badan permusyawaratan/perwakilan rakyat untuk mengesahkan apa yang diputuskan oleh mekanisme yang kedua ini, termasuk calon presiden dan wakil presiden. Seharusnya hanya satu mekanisme penentuan kekuasaan dalam sistem demokrasi, yaitu pemilu yang kompetitif secara fair untuk membentuk badan permusyawaratan dan perwakilan rakyat yang sekaligus menentukan presiden dan wakil presiden. Dalam konteks UUD 1945, maka para anggota MPR yang sebagian terbesar dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilu yang kompetitif itulah yang menentukan siapa yang akan memegang kekuasaan puncak, bukan oleh pemegang jabatan presiden dan kelompok elit yang bergerak secara tertutup di luar mekanisme pemilu. Selain itu, mekanisme suksesi dianggap demokratik bila terdapat pembatasan berapa periode seseorang dapat menjadi presiden dan terdapat mekanisme pergantian presiden di tengah masa jabatan yang disepakati bersama. Kedua, jabatan presiden dinilai memiliki kekuasaan yang sangat absolut bila dibandingkan dengan kekuasaan lembaga tertinggi dan tinggi negara lainnya. Secara empirik pada masa Orde Baru, presidenlah yang paling menentukan baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan maupun dalam pengendalian militer dan politik. Bahkan sejak awal 1990-an, Presiden Soeharto makin lama makin tampil sebagai penguasa tunggal dalam bidang politik, pemerintahan, militer, ekonomi dan kemasyarakatan. Kekuasaan presiden yang sangat dominan tersebut tidak hanya karena UUD 1945 memberi kekuasaan yang sangat besar kepada presiden tetapi terutama karena lembaga tertinggi negara dan semua lembaga tinggi negara di luar lembaga kepresidenan, ABRI dan birokrasi, infrastruktur politik, dan para warga negara pada umumnya dibuat tidak berdaya sehingga mengikuti semua kehendak sang penguasa tunggal.

Actions (login required)

View Item