Sri Winarsi, SH.,MH and Sumardji, SH.,MH (2005) PENGELOLAAN TANAH KAS DESA DI ERA OTONOMI DAERAH. UNIVERSITAS AIRLANGGA. (Unpublished)

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-res-2008-winarsisri-6303-lp18_08-k.pdf Download (361kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 568. 40772.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagairnana pengelolaan tanah kas desa di era otonomi daerab rnenurut perspektif hukum nasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Dengan menggunakan kedua model pendekatan tersebut, dalam penelitian akan dilakukan pengkajian mendalam menngenai pera turan perundang-undangan dibidang hukum agraria dan hukum administrasi khususnya tentang pcngelolaan tanah kas desa di era otonomi daerah. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa karya ilmiah para sarjana, hasil-hasil penelitian dan jurnal ilmiah khususnya dibidang Hukum Agraria. Bahan hukum yang telah terkumpul diolah secara kualitatif melalui proses penalaran hukum yang logis sistematis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah kas desa merupakan bagian dari kekayaan desa yang merupakan potensi dalam menjalankan urusan rumah tangga desa. Desa mempunyai kewenangan untuk menjalankan otonomi desa berdasarkan ketentuan adat, mempunyai kekayaan baik berupa tanah-tanah ulayat, bengkok maupun bcrbagai jenis tanah bondho desa. Hal ini berarti desa memiliki otonomi dalam arti kemandirian dalam mengurus dan menentukan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tanah yang berada diwilayahnya. Pengaturan tentang tanah kas desa dalam kaitannya dengan sumber pendapatan dan kekayaan desa terdapat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintuhan Daerah yang diatur dalam Bab XI, Pasal 200 sampai dengan Pasal 216. Berdasarkan pengaturan diatas sangat jelas bahwa desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan mer nakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, maka desa dapat melakukan perbuatan hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut dimuka pengadilan. Berkaitan dengan kekayaan yang dimiliki desa, salah satunya tanah kas desa merupakan kekayaan yang digunakan untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa. (L.P. Fakultas Hukurn Universitas Airlangga Sumber biaya: Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, DIP Nomor : 73/DP3M-DM/2005, Tanggal 15 Juli 2005)

Item Type:	Other
Additional Information:	KKB KK-2 LP 18/08 Win p
Uncontrolled Keywords:	Pengelolaan tanah Kas desa; Autonomi daerah
Subjects:	H Social Sciences > HM Sociology > HM(1)-1281 Sociology > HM701 Social systems K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB400-4855 Interdisciplinary discussion of subjects > KB1468-1550 Social laws and legislation. Welfare. Charities
Divisions:	Unair Research > Non-Exacta
Creators:	Creators NIM Sri Winarsi, SH.,MH UNSPECIFIED Sumardji, SH.,MH UNSPECIFIED
Depositing User:	Tn Yusuf Jailani
Date Deposited:	04 Oct 2016 01:32
Last Modified:	21 Jun 2017 19:19
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/40772
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item