Suhartati Hidayat (1980) TINDAKAN HUKUM TERHADAP PERBUATAN PIDANA PENYELUNDUPAN YANG MELIBATKAN FASILITAS ANGGOTA KORPS DIPLOMATIK SESUAH STUDI MENGENAI DIVERGENSI ANTARA KEWAJIBAN HUKUM DAN PELAKSANAANNYA DALAM KENYATAAN. Fakultas Hukum, Surabaya. (Unpublished)
|
Text (ABSTRAK)
ABSTRAK.pdf Download (128kB) | Preview |
|
Text (FULLTEXT)
FULLTEXT4.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Karena melekatnya privilege dan imunitas pada jitbatan diplomat. maka bila suatu saat terjadi tindak pidana yang melibatkan anggota perwakilan asing. maka asas teritorial yang mendasar1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia menjadi tumpul. Menurut informasi, tindak pidana penyelundupanlah yang paling sering melibatkan,awak korps diplomattk. Tapi karena yang bersangkutan hampir selalu berlindung pada kekebalan yang melekat pada Jabatannya. mereka ini akhirnya menjadi tak terjangkau oleh ketentuan -ketentuan pidana Indonesia. Sebaliknya hanya para pembantu yang mendukung penyelundupan dengan label diplomatic sajalah yang dapat dijatuhkan sangsi . Mohon Abstrak selanjutnya lihat langsung ke Teks Laporan Penelitian )
Item Type: | Other | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 345 Hit t | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Hukum Pidana ; Penyelundupan. | ||||||
Subjects: | K Law | ||||||
Divisions: | Unair Research > Non-Exacta | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Fahimatun Nafisa Nafisa | ||||||
Date Deposited: | 10 Oct 2016 02:25 | ||||||
Last Modified: | 08 Jun 2017 22:39 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/41436 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |