RATNA AYU KUSUMANINGRUM, 040731024 (2011) PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN PEGAWAI DAN BUKAN PEGAWAI PADA KANTOR PUSAT PERGURUAN TINGGI NEGERI �X� DI SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2011-kusumaning-21832-a30011-k.pdf Download (337kB) | Preview
	Text (fulltext) 4236.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pembangunan nasional di suatu Negara pada hakekatnya diselenggarakan oleh masyarakat bersama dengan pemerintah secara bahu-membahu. Pemerintah tidak mungkin dapat menggerakkan roda pemerintahan dan pembangunan nasional tanpa adanya dukungan dana terutama yang berasal dari penerimaan pemerintah. Salah satu sumber penerimaan pemerintah berasal dari penerimaan pajak. Oleh karena itu, setiap tahun volume penerimaan terutama sektor perpajakan senantiasa diupayakan untuk terus-menerus meningkat. Sebagai badan hukum yang merupakan wajib pajak dalam ketentuan Perundang-undangan Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, Perguruan Tinggi Negeri ”X” wajib untuk memungut, memotong dan menyetorkan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada pegawai dalam hal ini Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang dalam negeri. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: “Bagaimana pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada Perguruan Tinggi Negeri “X” yang berstatus Badan Hukum Milik Negara pada periode Tahun 2009?” Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Penelitian ini tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi tentang penerapan perlakuan perpajakan dalam rangka pemotongan PPh Pasal 21 atas gaji seluruh pegawai pada Perguruan Tinggi Negeri “X”, namun terbatas pada Kantor Pusat Perguruan Tinggi Negeri “X”. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 pada Perguruan Tinggi Negeri “X” tidak seluruhnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku di Tahun 2009. Terdapat kerancuan dalam pengenaan tarif pajak atas penghasilan. Pembuatan bukti pemotongan PPh pasal 21 belum dilakukan secara tertib begitu pula dalam hal pelaporan Pajak Penghasilan.

Actions (login required)

View Item