Nurul Istifadah, SE., M.Si. (2005) ANALISIS DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS SEBAGAI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG OTONOMI DAERAH TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH DI JAWA TIMUR. UNIVERSITAS AIRLANGGA, Surabaya. (Unpublished)

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-res-2008-istifadahn-6310-kkbkk-2-k.pdf Download (556kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-res-2008-istifadahn-6310-kkbkk-2-7-min.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Undang-Undang Otonomi Daerah tahun 1999, yaitu UU No.22 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta revisi UU Otonomi Daerah No. 32 dan UU No. 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa pemerintah pusat menyerahkan fungsi, personil, dan asetnya kepada pemerintah propinsi, kabupaten, dan kota. Sehingga sistem pemerintahan menjadi terdesentralisasi dibandingkan dengan sistem sebelumnya yang lebih bersifat dekonsentrasi dan koadministrasi. Ditinjau dari sisi administrasi pemerintahan, Undang-Undang Otonomi Daerah telah memindahkan fungsi pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan pengecualian dalam hal pertahanan dan keamanan, kebijakan luar negeri, moneter, fiskal, hukum, dan urusan agama. Kekuasaan provinsi, kabupaten dan kota meliputi seluruh sektor kewenangan administratif selain kewenangan yang telah dijalankan oleh pemerintah pusat, termasuk pekerjaan publik, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, transportasi, industri dan perdagangan, investasi, lingkungan hidup, urusan tanah, koperasi, dan tenaga kerja. Sebagai dukungan atas pelimpahan tanggung jawab yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, maka diperlukan sumber fiskal yang mampu menopang tanggung jawab tersebut. Sumber fiskal tersebut berupa pajak, dana perimbangan, serta pinjaman. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui pola struktur anggaran pemerintah Jawa Timur setelah adanya kebijakan undang-undang otonomi daerah tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah; (2) mengidenti fikasi perubahan yang mendasar pada sistem fiskal di Jawa Timur setelah era otonomi daerah; (3) menganalisis pola struktur anggaran pemerintah Jawa Timur yang berasal dari dana DAU dan DAK, (4) menganalisis permasalahan fiskal yang ditimbulkan setelah diberlakukannya undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di propinsi Jawa Timur; dan (5) menganalisis proses kernandirian pemerintah propinsi Jawa Timur terutama di bidang keuangan dengan adanya dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif non eksperimental eksplanatori. Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder. Lokasi penelitian diterapkan secara purposive di wilayah pemerintah provinsi Jawa Timur. Alasan pemilihan daerah penelitian ini adalah karena provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk terbesar diantara provinsi-provinsi lain di Indonesia. Sehingga apabila pengaruh kebijakan yang diterapkan baik atau buruk, maka akan berdampak cukup signifikan bagi perekonomian nasional secara makro. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa telah terjadi perubahan pola struktur anggaran dan sistem fiskal pemerintah Jawa Timur sebelum dan sesudah kebijakan UU Otonomi Daerah tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun dekimikian, tidak terdapat permasalahan fiskal yang ditimbulkan setelah diberlakukannya UU tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Jawa Timur. Justru terdapat performa yang semakin bagus dari sisi struktur penerimaan anggaran daerah Jawa Timur, yaitu dengan makin besarnya peran PAD menggantikan surnbangan dan bantuan pmerintah pusat. Dengan adanya kebijakan tentang dana perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah dapat menciptakan proses kemandirian pemerintah provinsi Jawa Timur terutama di bidang keuangan (anggaran penerimaan). Pemerintah daerah Jawa Timur semakin mempunyai keleluasaan dalam penggunaan anggarannya dan semakin sedikit kontrol dari pemerintah pusat terhadap penggunaan anggaran daerah. Adanya pelimpahan wewenang di bidang anggaran, yaitu sumber dana PAD dan dana perimbangan, maka pemerintah Jawa Timur semakin memiliki kewenangan dalam menggunakan anggarannya untuk kepentingan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunannya: Namun demikian, besarnya anggaran penerimaan yang diperoleh, baik dari PAD, DAU, DAK maupun dari sumber-sumber yang lain hendaknya harus lebih elisien dalanm penggunaannya.

Actions (login required)

View Item