Karnaji, S.Sos. and Sutinah, Dra., MS and Sudarso, Drs., M.Si. (2005) POLA PEMANFAATAN KREDIT USAHA DI KALANGAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) PAGUYUBAN GOTONG ROYONG DI KOTA SURABAYA. UNIVERSITAS AIRLANGGA, Surabaya. (Unpublished)

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-res-2008-karnaji-6275-lp04_08-k.pdf Download (557kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-res-2008-karnaji-6275-lp04_08-min.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Permasalahan yang hendak di jawab dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana karakteristik sosial ekonomi kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merima kredit? (2) Bagaimana pola pemanfaatan kredit yang diterima Pedagang Kaki Lima (PKL)? (3) Bagaimanakah gambaran mengenai mekanisme kredit yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL)? Adapun tujuan penelitian ir.i adalah (1) mengetahui bagaimana karakteristik sosial ekonomi kelompok Pedagang Kaki Lima (PKL) yang merima kredit. Termasuk di dalamnya mengetahui usaha macam apa yang ditekuni oleh kelompk Pedagang Kaki Lima (PKL) penerima kredit. (2) Mengetahui bagaimana pola pemanfaatan kredit yang diterima Pedagang Kaki Lima (PKL). Termasuk di sini apakah kredit yang diterma benar-benar dimanfaatkan untuk keperluan produktif ataukah justru dimanfaatkan untuk keperluan yang konsumtif. (3) Mengetahui bagaimana gambaran mengenai mekanisme kredit yang diberikan kepada Pedagang Kaki Lima (PKL). Lokasi penelitian ini di Taman Hiburan Rakyat (THR) kota Surabaya. 3umlah sampel direncanakan sebanyak 50 responden. Semua responden akan dipilih dengan menggunakan teknik systematic tandom sampling. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara: melakukan wawancara langsung kepada responden terpiiih. Selain itu juga,mengiimpulkan data sekunder dan melakukan observasi langsung terhadap lokasi di mana PKL melakukan aktiv:tasnya. Data yang diperoleh akan diolah terutama dengan analisis kualiiatif, ;aitu menyajikan data secara terinci sehingga dapat diperoieh suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai Beberapa kesimpulan dari temuan-temuan lapangan adalah dari 50 PKL yang terjaring sebagai responden penelitian ini, hanya 6% yang mengaku masih lajang. Sedangkan sisanya sebanyak 84% umumnya mengaku sudah menikah, dan bahkan 10% di antaranya sudah berstatus duda atau janda. Sebanyak 94% mengaku mereka saat ini telah memiliki anak, bahkan sebagian besar responden mengaku memiliki anak lebih dari 3 orang. Ada 4% responden mengaku memiliki anak lebih dari 5 orang. Tingkat pendidikan responden adalah 14% tidak sekolah, 24% tamat SD, 36% Tamat SLTP, sebesar 22% adalat tamat SLTA dan 4% lulusan perguruan tinggi. Dan segi jenis barang dagangan, terdapat sebesar 10% berjualan makanan/minuman, 6% berjualan VCD, 40% berjualan jenis pakaian, 20% berjualan sepatu, 4% berjualan ikat pinggang, 8% berjualan sepatu/sandal, 8010 berjualan accessories dan sebesar 4% berjualan buah. Pola pemanfaatan bantuan modal usaha justru lebih banyak dipergunakan untuk kegiatan konsumtif. Hanya terdapat sebesar 14% yang betul-betul digunakan untuk kegiatan produktif. Sementara itu responden yang menggunakan sebagian besar dan seluruhnya dari dana bantuan modal untuk kegiatan konsumtif mencapai sebesar 46%. Bagi responden yang terlanjur mempergunakannya untuk kegiatan konsumtif sebagian besar (72%) mengatakan tidak akan menggantinya. Minya tidak akan mempergunakan dana bantuan modal untuk kegiatan yang bersifat produktif. Karena itu terdapat sebesar 36% yang mengatakan bahwa bantuan modal yang diterima tidak membantu usaha berjualann yang ditekuninya. Untuk mendapatkan bantuan modal usaha pedagarig hanya cukup dengan meminjamkan beberapa saat Kartu Taiida Penduduk (KTP) kepada pengurus paguyuban. Bantaan modal usaha langsung diserahkan ke kelompok Paguyuban PKL, maka dapat dimengerti jika di mata responden kucuran dana hingga dapat diterima tidak mengalami keterlambatan. Dari 50 responden yang diwawancarai, terdapat sebanyak 68% yang mengaku telah mengangsur meialui ketua pengurus paguyuban. Berdasarkan temuan lapangan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan kepada pihak-pihak yang kompeten terhadap penataan PKL khususnya di lingkungan THR dan di kota Surabaya pada umumnya. Kebijakan apapun harus mendasarkan pada fakta riil di lapangan, bukan hanya sekedar mendasarkan pada Perda semata. Tidak menutup kemungkinan Perda yang telah ada sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada. Perlu adanya konsistensi dan tidak setengah-setengah dalam menata PKL termasuk di dalamnya pemberian bantuan modal usaha. Studi ini menemukan bahwa bantuan modal diberikan hanya sekali tanpa ada kontrol, mekanisme yang jelas dan evaluasi serta kelanjutannya. Akhirnya bantuan modal tidak membuahkan basil yang maksimal. Bantuan modal usaha akhimya diperlakukan sebagai rejeki nomplok tanpa ada keharusan mengembalikan dan bebas dipergunakan apa saja bukan sebagai modal produktif.

Actions (login required)

View Item