Rizky Satiti Tinolah, 071211133059 (2016) KEBIJAKAN PUBLIK YANG TIDAK TERIMPLEMENTASIKAN: STUDI KASUS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 74 TAHUN 2014 TENTANG ANGKUTAN JALAN PADA PERUBAHAN KEPEMILIKAN ANGKUTAN UMUM MILIK PERSEORANGAN MENJADI BADAN HUKUM DI SURABAYA. Skripsi thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (FULLTEXT) FIS.AN.34-16 Tin k.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Kinerja kebijakan publik dapat dirasakan jika sudah diimplementasikan kepada masyarakat. Tanpa adanya implementasi, sebaik apapun formulasi kebiajakan yang telah dirancang akan sia-sia. Kebijakan yang telah dibuat oleh policy maker tidak selalu bisa berhasil diimplementasikan dengan baik karena tidak semua dapat diwujudkan sesuai harapan pemerintah. Faktanya berbagai kondisi ideal yang tercantum dalam suatu kebijakan harus mengalami kesulitan atau bahkan berhenti ketika harus berhadapan dengan berbagai relitas di lapangan, tidak sedikit kebijakan pemerintah yang tidak terimplementasikan dengan baik (nonimplementation dan unsuccesful implementation). Oleh karena itu peneliti mengambil tema kegagalan implementasi kebijakan publik yaitu tidak terimplementasinya Peraturan Pemerintah nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan jalan di Surabaya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui kegagalan implementasi dan mengetahui faktor-faktor apa yang menghambat pengimplementasian kebijakan tersebut. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian eksploratif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara mendalam kepada pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan, organisasi sasaran kebijakan, dan sasaran kebijakan itu sendiri, sedangkan pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen. Teknik penentuan informan secara purposive. Hasil penelitian ini adalah dari lima kategori kebijakan, hanya tiga kategori kebijakan saja yang dapat teridentifikasi yaitu pernyataan kebijakan, keputusan kebijakan, dan tuntutan kebijakan. Kemudian terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan tidak terimplementasinya kebijakan dalam kasus ini yaitu faktor kualitas kebijakan, program kebijakan, kapasitas implementor, dukungan kebijakan, dan komunikasi/sosialisasi kebijakan, ekonomi subjek kebijakan rendah, instruksi pemerintah kota Surabaya, dan budaya paguyuban kompak.

Actions (login required)

View Item