Tri Joko Sri Haryono, 0021045804 (2013) MEMBANGUN MODEL KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI BAGI PEREMPUAN PENYANDANG DISABILITAS DI JAWA TIMUR DALAM RANGKA PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUALITAS. FISIP UNAIR, SURABAYA. (Unpublished)

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (341kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder1.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Isu perempuan penyandang disabilitas masih menjadi isu yang jarang diteliti dan dipublikasikan di masyarakat luas. Apalagi menyangkut masalah pelayanan kesehatan reproduksi dalam rangka pencegahan kekerasan seksualitas. Penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (terutama di Jawa Timur) untuk memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan penyandang disabilitas, karena selama ini setelah adanya Konvensi mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas melalui UU No.19 tahun 2011, pemerintah belum melakukan tindakan sama sekali. Hal inilah perlu untuk membuat model kebijakan sehingga lebih implementatif untuk masyarakat luas. Tujuan dari penelitian ini untuk bahan (input) penerapan dalam hal kesehatan reproduksi. Siginifikan hasil penelitian ini bisa menjadi referensi agar setiap kebijakan effektif, effisien dan tepat sasaran, melainkan juga signifikan untuk menyusun model kebijakan komprehensif karena melibatkan berbagai pihak yang berkaitan langsung dengan kesehatan reproduksi. Rekomendasi yang dihasilkan dalam penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan oleh berbagai fihak termasuk pemerintah agar dapat digunakan untuk merancang langkah-langkah yang lebih konkrit dan proaktif untuk mengatasi persoalan kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas di Indonesia sehingga mampu membangun strategi yang dapat merekatkan kelompok-kelompok masyarakat yang beragam latarbelakang. Dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang empirik, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Ada beberapa tahapan yang digunakan adalah (1) penentuan Lokasi Penelitian : ditentukan secara purposive di 33 kecamatan kabupaten Malang, di Puskesmas, Dinas Kesehatan, Diknas, Dinsos, pondok pesantren, Bhakti Luhur, P2TP2A maupun LSM setempat. Pertimbangan yang diambil dalam menetapkan kabupaten Malang adalah a. Kabupaten Malang adalah satu-satunya kabupaten yang sudah mulai concern dengan masalah seksualitas dan kesehatan reproduksi terutama perempuan penyandang disabilitas.; b. Sex ratio kabupaten Malang pada tahun 2010 sekitar 98,78% yang berarti penduduk perempuan lebih banyak dibanding penduduk laki-laki. Dilihat dari tingkat kepadatan penduduk per kecamatan dari 33 wilayah kecamatan di Kabupaten Malang yang memiliki kepadatan tinggi diatas 2000 per/km² adalah mayoritas perempuan. Artinya kemiskinan di kabupaten Malang banyak diderita oleh kaum perempuan ; c. Masalah kesehatan reproduksi bagi perempuan penyandang disabilitas cukup banyak, karena selama ini selalu terbungkam dikarenakan sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan. (2) Pengumpulan Data : (a) yang meliputi observation ; dan (b) indepth interview. (3) Informan (4) Analisa Data. Hasil penelitian ini menjelaskan masih banyak perempuan difabel yang tidak memahami tentang perawatan organ reproduksinya yang berdampak pada kesehatan dirinya. Kontrol atas organ reproduksinya pun rendah sehingga banyak difabel yang menjadi korban kekerasan seksual dan menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan. Beberapa kasus yang ditemukan selama penelitian menunjukkan bahwa perempuan difabel yang menjadi korban kekerasan seksual tidak mendapatkan keadilan karena kesaksiannya dianggap tidak sah secara hukum dan diperkuat oleh stigma masyarakat yang selalu menyebut difabel mental sebagai �orang tidak waras�.

Actions (login required)

View Item