Umar Fathul Hakim, 071211333058 (2016) KEKUATAN POLITIK DALAM KONFLIK PENGUASAAN ATAS TANAH DI PERKEBUNAN KARANGNONGKO, DESA MODANGAN, KEC. NGLEGOK, KAB. BLITAR. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf Download (140kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) FIXING.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Fenomena proses penguasaan atas tanah bekas hak guna usaha perkebunan kerap terjadi di penjuru daerah Indonesia. Upaya perebutan lahan tersebut tidak terlepas dari proses perselisihan antar masyarakat dengan perusahaan bekas pengelola perkebunan. Umumnya, masyarakat tani dapat bersatu dalam proses perebutan lahan, akan tetapi berbeda halnya dengan proses penguasaan atas tanah di Perkebunan Karangnongko, Kabupaten Blitar. Masyarakat tani di sekitar Perkebunan Karangnongko mampu terpecah menjadi dua kelompok dalam upayanya merebut kembali hak atas tanah mereka. Konflik pun hadir sebagai usaha untuk merebut penguasaan atas lahan Perkebunan Karangnongko. Masing-masing kelompok menempuh jalan yang berbeda untuk mendapatkan pengakuan yang sah dari negara, baik melalui jalur birokrasi permohonan redistribusi tanah hingga melalui jalur hukum proses penggugatan. Menjadi hal yang menarik ketika perselisihan ini sudah berlangsung sejak era reformasi hingga saat penelitian ini berlangsung, konflik masih berjalan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif untuk mendes-kripsikan gambaran umum determinan penyebab terjadinya konflik antar kedua belah pihak, serta menjelaskan tahapan-tahapan konflik bereskalasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori konflik sosial, di mana dalam teori ini menjelaskan bahwa konflik sosial dapat terjadi karena adanya perbedaan persepsi atas suatu kepentingan. Akibat dari tingginya tingkat aspirasi menyebabkan masing-masing pihak memilih menggunakan strategi yang bersifat agresif, hasilnya konflik bereskalasi menjadi lebih kompleks. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa konflik penguasaan atas tanah tidak dapat terlepas dari aspek historis tanah itu sendiri. Kerancuan penanganan masalah agraria di masa lalu, menyebabkan masyarakat pada waktu itu tidak memiliki banyak pilihan untuk memperjuangkan hak-hak mereka, sehingga pihak yang dirugikan terus mewariskan kekecewaannya dari generasi ke generasi berikutnya terhadap pemerintah negara. Dengan mengatasnamakan sebagai pewaris sah atas hak tanah di masa lalu, para pihak terus berselisih. Sikap pemerintah daerah sendiri sudah berupaya untuk memediasi antar pihak, namun tingkat kesadaran yang minim oleh salah satu pihak menyebabkan setiap proses mediasi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Actions (login required)

View Item