REZA PUTRI DEWANTI, 071211332012 (2016) POLITIK PENGUPAHAN DAN RELASI ANTAR STAKEHOLDER DALAM PROSES PENETAPAN UPAH MINIMUM KOTA SURABAYA TAHUN 2016. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf Download (784kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) SKRIPSI REZA.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan oleh pemerintah pusat menimbulkan permasalahan baru dalam penetapan upah minimum di daerah. Asosiasi pengusaha dan serikat pekerja tampak saling bertentangan dalam menyikapi regulasi baru tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui dinamika proses dari penetapan Upah Minimum Kota Surabaya Tahun 2016 yang termanifestasikan dalam Peraturan Gubernur No 68 Tahun 2015, serta bagaimana relasi dari para stakeholder dalam menentukan besar kenaikan upah minimum untuk tahun 2016. Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah teori formulasi kebijakan dengan model sistem politik yang dikembangkan oleh Paine dan Naumes. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya dengan subjek penelitiannya adalah dari pihak pemerintah provinsi yaitu Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur; pemerintah kota yaitu Dinas Tenaga Kerja Kota Surabaya; pengusaha diwakili oleh APINDO Jatim; pihak serikat pekerja terdiri dari Konfederasi SPSI Surabaya dan FSPMI Surabaya; serta anggota dewan pengupahan provinsi dari perwakilan pakar/akademisi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam dengan bertanya langsung kepada informan dan berpedoman pada pedoman wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penetapan upah minimum kota Surabaya untuk tahun 2016 masih diwarnai konflik kepentingan antara pengusaha dan serikat pekerja yang ditandai dengan munculnya dua usulan nominal angka berbeda. Gubernur dengan otoritas yang dimilikinya memutuskan penetapan upah minimum untuk tahun 2016 dengan menggunakan metode winwin solution meskipun secara matematis sedikit menyimpang dari formula baru perhitungan upah minimum yang termuat dalam PP 78/2015 tentang Pengupahan. Keputusan tersebut diambil oleh Gubernur Soekarwo dengan tujuan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi diantara pihak pengusaha dan serikat pekerja. Relasi antara stakeholder dalam proses penetapan cenderung mengarah pada dominasi relasi antara Gubernur Jawa Timur dengan serikat pekerja. Karena keputusan penetapan lebih banyak dipengaruhi oleh tekanan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh serikat pekerja pada saat proses penetapan sedang berlangsung. Sedangkan relasi pemerintah dengan pengusaha terlihat lebih dekat pada saat proses penangguhan umk.

Actions (login required)

View Item