SOESILAWATI SOEMA ATMADIA
(2002)
TAX PLANNING ATAS PPH BADAN DALAM RANGKA UPAYA LEGAL MEMINIMALISIR PAJAK TERUTANG PT. "X" DI SURABAYA.
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Pajak yang merupakan iuran Wajib Pajak kepada negara untuk kelangsungan bidup suam negara dalam melaksanakan pembangunan seringkali dianggap sebagai biaya terutama oleh perusahaan. Akibatnya setiap Wajib Pajak mempunyai kecenderungan untuk membayar kewajiban pajak dengan jumlsh yang seminimal mungkin. Pajak yang terutang ditentukan dari Penghasilan Kena Pajak yang dikalikan dengan tarif pajak. Aspek tarif pajak merupakan variabel Undang-Undang. Sedangkan aspek Penghasilan Kena Pajak (pKP) merupakan vatiabel yang bisa dipengarubi jumlahnya sebingga dapat diupayakan jumlah pajak yang terutang lebih kecil dati yang sebarusnya.
Upaya untuk menekan jumlah pajak yang terutang lebih kecil dari yang sebarusnya membutubkan suatu langkah-Jangkah manajemen yang terintegratif, dimana selain unmk menekan serendah mungkin pajak terutang juga untuk menunda selambat mungkin pembayaran pajak guna mencapai Income After Tax yang optimal. Upaya perencanaan unmk mengurangi beban pajak inilah yang dalam pajak dikenal dengan nama Perencanaan Pajak (Tax Planning). Tax Planning dilakukan dengan memanfaatkan pengecualian-pengecualian yang diijinkan oleh Undang-Undang No. 17 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sebingga perencanaan tersebut tidak mengarah pada usaha penggelapan pajak dan tidak dianggap sebagat' suatu pelanggaran yang akhimya akan merugikan perusahaan.
Secara garis besar penelitian ini difokuskan pada upaya untuk memaksimalkan biaya-biaya fiskal dan menekan biaya yang tidak dapat dikurangkan. Hal ini berarti bahwa biaya yang semuia tidak dapat dikunmgkan terlJadap Penghasilan Kena Pajak yaitu biaya yang berkaitan dengan pemberian kenikmatan dalam bentuk natura diaIihkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dengan mengalihkan biaya tersebut menjadi dalam bentuk nang untuk kemudian di gross-up kan ke gaji masing-masing pegawai (diperhitungkan sebagat' penghasilan pegawai). Upaya Jegallain yang bisa diterapkan adalsh melalui pemilihan bentuk usaha, menyebarkan penghasilan dengan membentuk anak pemsahaan (divisi), mempertimbangkan pelaksanaan programprogram tertentu dan juga dengan memberikan tunjangan pajak (pPh Pasal 21) atas pengbasilan yang diterima karyawan.
Actions (login required)
 |
View Item |
