MOCH. MANSHUR HIDAYAT, 079113220
(1997)
IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN RETRIBUSI DAERAH (StudiEksplanasi tentang proses implementasi kebijaksanaan retribusi ijin dispensasi angkutan di kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya).
Skripsi thesis, Airlangga University.
Abstract
Perkembangan wilayah perkotaan yang cukup pesat menjadikan kota sebagai pusat konsentrasi segala sendi kehidupan masyarakat. Perkembangan ini juga diikuti oleh meningkatnya kebutuhan dan penggunaan prasarana fisik, salah satunya adalah jalan Raya. Tentu saja dengan tingkat penggunaan yang tinggi, maka prasarana jalan raya rentan mengalami kerusakan. Apalagi jika dikaitkan dengan kondisi geografis Surabaya yang berada di dataran rendah. Hal ini menyebabkan pemerintah kota perlu memikirkan upaya-upaya pembatasan penggunaan dan pembiayaannya.
Untuk itu, pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) No. 5 tahun 1983, Jo. Perda No.8 tahun 1991 tentang Retribusi Ijin Dispensasi Angkutan. Dalam pelaksanaanya, pemerintah membentuk sistem Pe1ayanan Satu Atap yang merupakan pelaksana dari lingkungan Pemerintah sendiri. Serta menjalin hubungan kerja sama dengan pihak swasta.
Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana proses pelaksanaan kebijaksanaan pemungutan retribusi IDA diberlangsungkan serta faktor-faktor penyebab timbulnya berbagai kendala sehingga mampu mempengaruhi proses pelaksanaannya.
Untuk menjawab permasalahan tersebut, dibuat suatu kerangka pemikiran berlandaskan beberapa teori kebijaksanaan negara dan implementasi kebijaksanaan yang memiliki kesesuaian dengan konteks penelitian. Dalam penelitian 1n1 akhirnya diputuskan untuk menggunakan variabel yang telah dikembangkan Edwards dan dianggap kritis untuk dicermati, antara lain struktur birokrasi lembaga pelaksana, komunikasi, sikap pelaksana, dan sumber daya. Selain itu dilengkapi dengan variabel dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi kebijaksanaan yang telah dikembangkan Hazmanian dan Sabatier serta Grindle.
Penelitian ini merupakan penelitian eksplanasi yang bertujuan bukan hanya mendeskripsikan proses pelaksanaan pemungutan retribusi IDA, tetapi juga menjelaskan penyebab timbulnya hambatan-hambatan atau kendala yang ada didalamnya. Pengambilan sample dilakukan secara logioal-purposive sampling. Data yang digunakan merupakan data primer hasil wawancara yang berpedoman pada guide interview serta data sekunder berupa dokumentasi dan hasil observasi lapangan. Dengan menggunakan tekhnik validitas data berupa perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan serta triangulasi, maka data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya.
Pada penelitian ini, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa para pelaksana kebijaksanaan retribusi Ijin Dispensasi Angkutan di Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya telah berhasil melaksanakan tugasnya jika dilihat dari kemampuannya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Tetapi jika argumentasi yang digunakan untuk menelaah pelaksanaannya didasarkan pada proses, maka sesungguhnya implementasi kebijaksanaan retribusi IDA masih diwarnai banyak kekurangan dan kelemahan sehingga mengganggu proses implementasi.
Faktor-faktor yang mampu menimbulkan kendalakendala tersebut adalah munoulnya nepotisme dan penyusupan dalam proses kerja sama antara pemerintah dengan pihak swasta, kurang jelas dan terperinoinya aturan formal yang mengatur proses implementasi serta hubungan antar organisasi pelaksana yang kurang dirumuskan seoara oermat. Semua itu terangkum dalam variabel struktur birokrasi. Melalui variabel komunikasi ditemukan bahwa proses pengiriman arahan dan perintah, walau tidak dilakukan seoara rutin, tetapi mampu diterima seoara jelas dan konsisten oleh para pelaksana. Mengenai sika~ para pelaksana, ternyata agreement terhadap kebijaksanaan masih belum mampu menjadi basis psikologis untuk memunoulkan kepatuhan, terutama bagi pihak swasta. Sedangkan mengenai sumber daya, terlihat bahwa para pelaksana telah memiliki keoukupan aparat baik ditinjau dari jumlah maupun kompetensinya. Begitu pula untuk sumber dana. Tetapi terdapat perbedaan mengenai kewenangan, dimana aparat pelaksana dari lingkungan pemerintah terlihat masih sangat kurang, sementara pelaksana dari pihak swasta mengalami pembengkakan kewenangan, walau kewenangan ini tidak didasari oleh legitimasi legal formal. Sebaliknya untuk fasilitas fisik, terlihat pelaksana dari lingkungan pemerintah sudah menoukupi, sedangkan pihak swasta masih kurang sehingga seringkali timbul kemaoetan arus lalu lintas ketika kelompok sasaran membayar retribusi melalui pospos pemungutan. Terakhir, kelompok sasaran memandang bahwa besarnya biaya retribusi kurang memuat keadilan. Selain itu manfaatnya kurang mereka rasakan seoara langsung. Tetapi dengan kemampuan kebijaksanaan untuk dipaksakan seoara formal, menyebabkan ketidakpatuhan kelompok sasaran yang mungkin muncul dapat ditekan.
Actions (login required)
 |
View Item |
