NOVE TRIMULYA C., 079213765
(1997)
KEBIJAKSANAAN POLA ANGKUTAN KOTA (Studi Dakriptil Tentang Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pengukuhan, Karakteristik Birokrasi Pelaksana dan Sikap Pelaksana dalam Implementasi Kebijaksanaan Pola Angkutan Kota (Bemo/Mikrolet) di Wilayah Kotamadya Dati II Surabaya.
Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
Abstract
Perkembangan suatu kota membawa pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan penduduk dan kepadatan suatu kota. Kondisi ini mempengaruhl pula permintaan tcrhadap sarana dan prasarana perkotaan sepertl pelayanan transportasi umum. Penyediaan sarana dan prasara angkutan merupakan hal yang amat penting, tidak saja berkaitan dengan aspek ekonoml tapl Juga aspek sosial. Sehingga dapat dikatakan permasalahan angkutan menyinggung langsung kehidupan pribadi warga kota. sulit dibayangkan apabila angkutan ini mengalami kemacetan atau tidak blSa beroperasl, moblhtas masyarakat kota akan terganggu dan masyarakat akan mengalami kerugian besar, bukan saja biaya ekonomi (economic cost) tapi juga biaya sosial (social
cost) yang harus dibayar. Perhatian Pemda KMS terhadap permasalahan angkutan kota ditunjukkan dengan dikeluarkannya berbagai peraturan kebijaksanaan untuk menata angkutan kota. Salah satu kebijaksanaan yang dibuat adalah Surat Keputusan Walikota KMS No. 249/1991 tentang Penetapan pembukaan jalur trayek (Iyn) baru, perpanjangan jalur trayek dan penambahan jumlah kendaraan angkutan penumpang umum di Wilayah KMS yang didalamnya juga mengatur tentang pola operasional angkutan kota yang berdasarkan zone (pendaerahan). Penelitian dengan melode deskripsi yang menggunakan analisa kualitatif ini mencoba untuk menjawab pertanyaan; bagaimanakah komunikasi antar organisasi dan kegiatan pengukuhan, karakteristik birokrasi pelaksana, dan sikap pelaksana da[am TinplementiiSi kebijaksanaan pola angkutan kota di Wilayah Kotamadya Dati IT Surabaya? Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah beberapa pejabat/staf yang mewakili masing-masing instansi yang duduk dalam keanggotaan BPTD sebagaimana ditetapkan dalam SK Walikota No.
188.451197/402.1.04/1996 tentang Pembentukan Badan Pembina Transportasi Daerah Kotamadya Surabaya. Teknik penarikan sampcl dilakukan secara purposive, sedangkan tcknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dan dokumenter. Untuk mendapatkan keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber sebagai upaya check dan recheck
terhadap berbagai informasi yang diperoleh.
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa kebijaksanaan pola ~ngkutan kota gagal diJaksanakan, karena apa yang ada .' dilapangan (Idak sesuai dengan apa yangaaa dalam peraturanikebijaksanaan. Kegagalan ini diindikasikan dengan; lemahnya komunikasi atar organisasi dan kegiatan pengukuhan, lemahnya karakteristik birokrasi, dan Jemahnya sikap pelaksana dalam pelaksanaan kebijaksanaan. Penelitian ini juga memotret kekuatan berbagai pihak yang terlibat baik pemerintah, pengusaha angkutan, pcmilik dan supir angkutan, serta masyarakat sebagai pengguna jasa angkutan kota. Dapat dikatakan bahwa pengusaha angkutan (dealer) mempunyai bargaining power dan bargaining position yang kuat karena mereka memiliki sumber daya yang sulit untuk disediakan oleh pemerintah. Sedangkan pemerintah cenderung berorientasi pada keuntungan sehingga lebih respek terhadap kegiatan-kegiatan pengusaha dibanding memperhatikan distribusi angkutan yang merata bagi semua masyarakat kota. Disisi lain masyarakat kota tidak mempunyai kekuatan tawar-menawar terhadap kebijak.sanaan, paling hanya sesekali melakukan tawar-menawar harga dengan awak angkutan. Dan akhimya awak angkutan sebagai kelompok sasaran memiiiki cukup kekuatan untuk mempengaruhi kebijaksanaan, hal ini ditandai dengan penolakan terhadap beberapa kebijaksanaan penambahan trayek baru alau penambahan armada.
Actions (login required)
 |
View Item |
