FADHILAH YUNIARTI, 040123947E
(2004)
PENERAPAN PERENCANAAN PAJA K ATAS PPH PASAL 23 DALAM UPAYA MEMINIMALISASI PAJAK TERHUTANG (KASUS DI BANK "X" SURABAYA).
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Dari segi ekonomi, pajak merupakan pemindahan sumber daya dari sektor privat (perusahaan) ke sek"tor publik. Namun bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga berpengaruh terhadap keputusan bisnis perusahaan. Kondisi ini menyebabkan perusahaan berusaha untuk mengelola kewajiban perpajakannya dengan maksimal. Pengelolaan kewajiban perpajakan dimaksud sering diasumsikan sebagai satu elemen dari manajemen perusahaan yang disebut Perencanaan Pajak (tax planning). Perencanaan P,,:jak merupakan proses mengorganisasi usaha (Wajib Pajak) WP atau kelompok WP sedemikian rupa secara legal sehingga utang pajaknya, berada dalam posisi yang minimaL
Bedasarkan latar belakang di atas penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta memfokuskan pada obyek penelitian Pajak Penghasilan Pasa! 23 yang merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang berasal dari modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain PPh pasa! 21. Penghasilan dimaksud dapat dikelola dengan perencanaan pajak sedernikian rupa sehingga selain mampu menghemat biaya yang ditanggung perusahaan, juga dapat digunakan sebagai perputaran modal perusahaan.
Bank "X" dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan memiliki dua peran dalam perpajakan, yakni sebagai 'pihak ketiga' dan sebagai WP. Sebagai pihak ketiga (Withholding tax) bank berperan untuk memotong dan melaporkan pajak terutang para nasabah serta rekanan usahanya Pajak terutang atas nasabah lebih bersifut final sehingga bank akan langsung memotong pajak atas seliap transaksi nasabah, namun pemotongan pajak pada rekanan usahalah yang dapat menimbulkan permasalahan bagi bank karena banyak rekanan usaha yang tidak bersedia dipotong pajaknya. Padahal apabila bank tidak memotong pajak terhutang, maka bank yang akan menanggung akibat jika dilakukan pemeriksaan oleh flSkus seperti dikenai kewajiban membayar pajak terhutang dimaksud ditambah sanksi perpajakan atas kemungkiran tersebut. Sanksi perpajakan bisa berupa sanksi administrasi berupa denda, bunga maupun kenaikan ataupun sanksi pidana berupa pidana penjara atau denda Kedua sanksi tersebut merupakan suatu pemborosan sumber daya bagi perusahaan. Untuk itu perencanaan pajak yang benar dan tepat justru dapat menimalisasi pajak terhutang serta membantu optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan.
Actions (login required)
 |
View Item |
