KADAR FEBRI FAJAR PUJIANTO, 049821957 E
(2002)
IMPLIKASI PENERAPAN KEPMENAKER NO. 150/MEN/2000 TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN PENETAPAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA DAN GANTI KERUGIAN DI PERUSAHAAN
TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN (STUDI PADA PT. "X" DI GRESIK).
Skripsi thesis, Universitas Airlangga.
Abstract
Tujuan penelitian ialah untuk: mengetahui secara benar penerapan kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan diterapkannya Kepmenaker No. 150 / Men / 2000 tentang tentang pemutusan hubungan kerja dan penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian. serta lebih lanjut adalah untuk mengetahui pengaruh atas penerapan kebijakan akuntansi atas diterapkannya ketentuan tersebut serta langkah-Iangkah yang dilakukan dalam mempersiapkan penerapan Kepmenaker No. 150 / Men / 2000 tersebut kedalam penyajian laporan keuangan.
Kepmenaker No. 150 / Men / 2000 diterbitkan sebagai a1at bantu untuk menjembatani kepentingan para pekerja / karyawan dan pengusaha yang selam ini dirasakan kurang selaras khususnya menyangkut masalah PHK. Di dalam ketentuan yang tertuang dalam Kepmenaker No. 150/ Men / 2000 disebutkan bahwa apabila suatu perusahaan tidak mengikutsertakan karyawannya kedalam program dana pensiun maka timbul suatu keharusan bagi perusahaan untuk membayar sejumlah dana kepada karyawannya yang di-PHK sesuai dengan ketentuan yang diatur didalamnya. Kondisi ini mengharuskan bagi perusahaan untuk membuat suatu pencadangan atas besamya beban manfaat atas karyawan yang harus ditanggung oleh perusahaan karena didalam Kepmenaker No. 150/ Men / 2000 tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana perusahaan barns mencadangkan besarnya beban yang barns ditanggung oleh perusahaan. Pencadangan ini dilakukan untuk mengestimasi beban yang timbul dimasa depan. dimana untuk kondisi ini yang dapat diprediksi waktu pembayaran yang pasti adalah PHK karena pensiun
Maka untuk menjembatani ketentuan yang ada dalam Kepmenaker No. 150/ Men /2000 dengan penyajian laporan keuangan maka digunakanlah ketentuan yang tertuang dalam PSAK No.57 yang mengatur tentang kewajiban estimasian untuk menentukan besamya kewajiban estimasian yang timbul atas beban manfaat karyawan yang barns ditanggung dan akan dibayarkan oleh perusahaan apabila karyawannya telah memasuki usia pensiun.
Actions (login required)
 |
View Item |
