ADE SAFRI SIMANJUNTAK, 091224853012 (2016) PENGEMBANGAN MODEL SISTEM PENANGANAN UNJUK RASA (UNRAS) GUNA MENCEGAH ANARKIS MASSA DALAM RANGKA TERWUJUDNYA HARKAMTIBMAS DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SURABAYA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) abstrak fix.pdf Download (367kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 47371.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa faktor penyebab terjadinya tindakan anarkis dalam kegiatan unras di wilayah hukum Polrestabes Surabaya selama ini, agar dapat diketahui langkah-langkah apa yang telah diimplementasikan oleh Polrestabes Surabaya saat ini dalam pencegahan anarkis massa pengunjuk rasa, sehingga dapat ditentukan dan membuat pengembangan model sistem penanganan unjuk rasa guna meningkatkan efektivitas pencegahan anarkis massa pengunjuk rasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya anarkis massa dalam unjuk rasa yaitu faktor umum dan faktor khusus, dimana faktor umum meliputi: adanya rasa kecewa, faktor psikologis sosial, serta kurangnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terkait ketentuan menyampaikan pendapat di muka umum. Sedangkan faktor khusus penyebab terjadinya tindakan anarkis dalam pelaksanaan kegiatan unjuk rasa, meliputi: tidak optimalnya perlindungan keamanan yang diberikan oleh Polisi kepada peserta unras, adanya disintegrasi antar sub sistem dalam sistem penanganan unras (tidak terintegrasi/ terpadu) dan rendahnya kompetensi atau kemampuan dalam pengendalian massa oleh aparat Kepolisian. Sementara implementasi sistem penanganan unjuk rasa oleh Polrestabes Surabaya dalam mencegah terjadinya tindakan anarkis massa dilakukan dengan melaksanakan fungsi masing-masing unit sesuai dengan regulasi yang dituangkan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengamanan Unjuk Rasa Di Wilayah Kota Surabaya, yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Kapolrestabes Surabaya Nomor: KEP/21/II/2012, tanggal 23 Februari 2012. Meskipun demikian, ditemukan fakta bahwa peran dan fungsi negosiator belum dijabarkan secara teknis dalam SOP yang dibuat; Sistem informasi publik mengenai unjuk rasa oleh Polrestabes Surabaya pun belum dimanfaatkan dengan optimal.

Actions (login required)

View Item