ANANG BERRY PURWANTO, 079916045 (2004) KONFLIK ELIT POLITIK LOKAL STUDI KASUS PEMBERHENTIAN WALIKOTA BAMBANG DB OLEH DPRD KOTA SURABAYA. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview

Text (ABSTRAK) KK FIS P 18-04 PUR K 079916045.pdf Download (929kB) | Preview

Abstract

Nama : Anang Heny Purwanto NIM : 079916045 Judul : Konflik Elit politik Lokal Studi Kasus Pemberhentian Walikota Bambang DH Oleh DPRD Kota Surabaya Kepustakaan : Literatur (Th 1984-2001), Textbook 23 eksemplar, Jurnal 1 eksemplar, Surat Kabar 9 eksemplar. Jumlah Hal : ....Halaman (Lembar Persetujuan 1 hal, Pengesahan dan Persembahan 2 hal, Abstrak 2 hal, kata Pengantar 2 hal, Daftar lsi 3 hal, Daftar Tabel 1 hal, lsi 128 hal, Daftar Pustaka 3 hal, lampiran 7 hal) Seiring dengan diberlakukannya UU No.22 Tabun 1999, sistem politik di Indonesia telah mengalami perubahan yaitu dari sentralisasi menuju desentralisasi. Daerab yang dulu sangat tergantung kepada pusat, sekarang diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri. Kondisi ini berdampak terbadap mengua1nya posisi legislatif bila dibandingkan dengan eksekutif, karena legislatif diberi wewenang untuk memilih WalikotalBupati dan mengusulkan untuk memberhentikan WalikotalBupati sekaligus mengontrol kinerjanya. Tetapi wewenang yang didapat oleh legislatif tidak diikuti dengan kemampuan yang memadai, sehingga keputusan yang diambil oleh legislatif sering memeneing terjadinya konflik, khususnya konflik yang berkaitan dengan penolakkan LPJ WalikotalBupati. Oleh sebab itu penelitian ini sangat perlu dilakukan karena ujung tombak pembangunan nasional berada di daerab, pembangunan nasional bisa berjalan dengan baik apabila pembangunan daerab juga berjalan dengan baik pula. Oleh karena itu penelitian ini mencoba untuk menjawab permasalaban penelitian sebagai berikut: Pertama, Apa yang menjadi faktor-faktor penyebab dikeluarkan keputusan DPRD Kota Surabaya mengenai pemberhentian Bambang DH sebagai Walikota Surabaya. Kedua, Bagaimana struktur konflik elit politik lokal yang terjadi terkait dengan pemberhentian Bambang DH. Ketiga, Dampak politik apa yang muneul akibat dikeluarkan keputusan DPRD tersebut khususnya terhadap hubungan antara DPRD dengan Pemkot Surabaya pasca dikeluarkannya keputusan tentang pemberhentian Bambang DH sebagai Walikota Surabaya. Teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori elit, konflik dan desentralisasi. Dalam penelitian ini menghasilkan temuan data sebagai berikut : Pertama, sebab-sebab konflik meliputi faktor LPJ, perbedaan penafsiran mengenai PP 108, konflik intern PDIP, penyebab konflik yang berasal dari FPKB. Kedua, Dampak konflik terhadap perubahan struktur di DPRD Kota Surabaya, dampak konflik terbadap hubungan legislative dan eksekutif. Ketiga, Struktur terbadap pihak-pihak yang terlibat konflik. Dari Penelitian ini kitta bisa melihat bahea sebenamya politik: tidak dipahami oleh para elit unuk mewujutkan kebaikkan bersama dan untuk mencapai kesejahteraan, tetapi politik hanya dipahami sebagai usaha untuk memperebutkan kekuasaan. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya konflik diantara para elit

Actions (login required)

View Item