YUDHISTIRA MIDYAHWAN, 091224853011 (2016) MANAJEMEN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA DIREKTORAT TINDAK PIDANA KORUPSI BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (122kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 1..pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan ancaman serius karena akan menghambat pembangunan dan berdampak pada meningkatnya kemiskinan. Tindak pidana korupsi paling banyak terjadi pada bidang pengadaan barang dan jasa. Korupsi ini melibatkan pejabat pemerintah yang menjadi panitia pengadaan serta pengusaha yang menjadi penyedia barang dan jasa. Polri bersama dengan KPK dan kejaksaan adalah lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi. Pada saat ini tingkat legitimasi Polri lebih rendah dibandingkan dengan KPK di mata masyarakat Indonesia. Kondisi ini disebabkan oleh kurang profesionalnya penyidikan yang dilakukan. Dugaan Korupsi pengadaan alat kesehatan pada Kemenkes RI tahun 2006 yang telah dilakukan penyidikan selama lebih dari 2 (dua) tahun merupakan salah satu contoh kasus yang belum dapat diselesaikan oleh Polri. Penelitian ini dilakukan dengan mengunakan metode kualitatif. Peneliti ingin mengambarkan bagaimana Manajemen Penyidikan Tindak Pidana korupsi pada Dit. Tipidkor Bareskrim Polri : Studi kasus perkara korupsi pengadaan alat kesehatan pada Kemenkes RI secara komprehensif sehingga dapat digambarkan proses dan hambatan dalam penyidikan tindak pidana korupsi tersebut. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa : 1) tindak pidana korupsi secara umum terjadi apabila unsur-unsur seperti setiap orang, menguntungkan orang lain/korporasi, dengan melawan hukum dan merugikan keuangan/perekonomian negara; 2) Manajemen penyidikan meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan; 3) Faktor-faktor yang mempengaruhi penyidikan tindak pidana korupsi terdiri dari substansi hukum, struktur dan kultur hukum; dan 4) strategi yang digunakan dalam menangai berbagai hambatan dalam penyidikan meliputi, analisa dan evaluasi, melakukan koordinasi, membuat SOP, membuat data base dan pemanfaatan media massa. Tahap akhir penelitian ini peneliti mengajukan rekomendasi untuk menangani hambatan yang terjadi secara teknis dan taktis untuk meningkatkan kemampuan Dit. Tipidkor Bareskrim Mabes Polri dalam penanganan tindak pidana korupsi.

Actions (login required)

View Item