AGUS FAHRUDIN, 079514910
(2003)
KEBIJAKAN IJIN TRAYEK BUS KOTA DENGAN SISTEM TENDER
(Studi tentang penerapan system tender pada Proyek Percontohan
Trayek Terminal Purabaya Bungurasih-Tanjung Perak
Di Kota Surabaya).
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
ABSTRAKSI
Sektor transportasi memegang peranan yang cukup vital untuk menjalankan roda kehidupan di dalam masyarakat yang selalu menuntut pergerakan yang lebih cepat serta mutu pelayanan yang terus meningkat. Salah satu moda angkutan umum yang diharapkan mampu untuk menjawab tantangan itu karena dianggap paling efisien diantara moda yang lain adalah bus kota.
Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan bus kota telah diformulasikan kebijaksanaan ijin trayek bus kota dengan sistem tender guna menggantikan kebijaksanaan-kebijaksanaan ijin trayek yang selama ini dianggap kurang memperhatikan keinginan dan kebutuhan masyarakat.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang akan berusaha memberikan gambaran yang komprehensif tentang penerapan kebijaksanaan ijin trayek dengan sistem tender, serta variabelvariabel yang mempengaruhi proses implementasinya. Berbagai pihak yang berkompeten terhadap angkutan umum bus kota seperti pengusaha otobus, organisasi yang bergerak dalam bidang pembinaan angkutan umum, dan pihak pemerintah dalam hal ini aparat Dinas Lalu Untas dan Angkutan Jalan bertindak sebagai nara sumber dalam penelitian ini. berbagai data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif agar diperoleh kedalaman makna dari fenomena yang digambarkan.
Dari hasil kajian literatur dan dokumen serta observasi lapangan menunjukkan bahwa penerapan kebijaksanaan ijin trayek bus kota dengan sistem tender yang dituangkan dalam bentuk proyek percontohan pada trayek Purabaya-Tanjung Perak telah mengalami kegagalan dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Proyek percontohan tersebut hanya sampai pada batas sosialisasi kepada para operator bus, karena menghadapi berbagai kendala yang cukup berarti. Dari struktur birokrasi dimana pemberian ijin trayek bus kota yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kota namun yang terjadi dilapangan selama ini pemberian ijin trayek masih dipegang oleh tingkat propinsi. Hal ini berimplikasi pada pesimisme sikap pelaksana di tingkat Kota.
Disamping itu, peran komunikasi dalam hal ini adalah koordinasi antara pemerintah dengan organisasi angkutan umum (Organda) masih kurang terjalin dengan baik. Namun dari semua responden dalam penelitian ini melihat bahwa variabel sumber dayalah yang memegang peranan cukup dominan dalam proyek percontohan ini, dimana sarana dan prasarana fisik tranportasi yang masih buruk, kewenangan dan jumlah staf yang masih belum memadai, serta sumber dana yang masih belum mencukupi. Untuk yang terakhir hal ini didukung oleh kalangan pengusaha bus, terutama pihak swasta, yang berpendapat bahwa investasi bagi proyek percontohan sangat besar dan ini tidak sesuai dengan biaya operasional untuk saat inl. Paling tidak pemerintah sudah harus memulai persaingan yang lebih adil, yaitu dengan membuka trayek-trayek eksklusif yang selama ini hanya dikuasai oleh pemerintah (Damri) untuk ditawarkan pada pihak swasta sehingga nantinya proses tender yang diajukan berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
Actions (login required)
 |
View Item |
