MUSPA WAHYUNING PARDIYAH, 039614459 (2000) PENGAWASAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (TINJAUAN YURIDIS PASAL 114 UU NO. 22/1999). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview

Text (ABSTRAK) Tat 01-00.Par p.pdf Download (673kB) | Preview

Abstract

Pengawasan terhadap pembentukan Peraturan Daerah menurut UU No. 2211999 hanya berupa pengawasan yang bermat represif saja. Hal ini berbeda dengan pengawasan menurut UU No. 5/1974 yang mengatur adanya pengawasan menurut UU No. 5/1974 yang mengatur adanya dua rnacam pengawasan dalam pernbentukan Peraturan Daerah yaitu pengawasan yang bersifat preventif dan pengawasan yang bersifat represif. Kewenangan pembatalan Peraturan Daerah hanya terletak di tangan Pemerintah Pusat saja. Pemerintah Daerah Tingkat 1 tidak berwenang untuk mernbatalkan Peraturan Daerah Tingkat H. Peraturan Daerah yang bertentangan dengan kepemingan umum alau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi daniatau peraturan perundang-undangan lainnya mempunyai sifat "dapat dibatalkan", sebingga mempunyai konsckwensi : bagi bukum perbuatan yang dilakukan dan akibatnya dianggap ada sampai waktu pembatalan oleh Pemerintah dan oleh schab itu segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh Peraturan Daerah antara waktu pembentukannya sarnpai waktu pembatalan menjadi

Actions (login required)

View Item