ANITA HARDIYANTI, 039514249
(1999)
PERJANJIAN JUAL BELl OBAT DENGAN SISTEM TENDER DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN.
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Bahwa asas kebebasan berkontrak yang tidak terbatas bertentangan dengan asas keselarasan dan keseimbangan menurut Pancasila sehingga pemerintah berkewajiban untuk membatasi bekerjanya asas kebebasan berkontrak dalam bentuk perundang-undangan. Penerapan asas kebebasan berkontrak dalam peIjanjian jual beli obat dengan sistem tender mendapat beberapa pembatasan yaitu mengenai kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa pemerintah akan membuat peIjanjian, kebebasan untuk menentukan obyek dari peIjanjian dan kebebasan untuk menentukan sebagian dari isi peIjanjian. Walaupun asas kebebasan berkontrak tidak dapat diterapkan sepenuhnya namun kedudukan para pihak dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban adalah seimbang. Kedudukan para pihak yaitu pihak pemerintah dan pihak rekanan tidak seimbang dalam hal melakukan negosiasi terhadap sebagian dari isi peIjanjian dimana klausulnya ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah dan pihak rekanan harus menerima klausul tersebut sebagai bagian dari perjanjian. Bahwa penetapan secara sepihak oleh pihak pemerintah terhadap isi dari klausul tentang standart mutu dan hak uji coba oleh pemerintah dari obat yang menjadi obyek dari jual beli adalah metupakan salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan
pemerintah kepada konsumen obat.
Actions (login required)
 |
View Item |
