ACHMAD FIDA' FAJAR FEBRIANSYAH, 030015082
(2005)
HAK MEMILIH BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
(TNI) PASCA PERUBAHAN UUD 1945.
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Dari semua penjelasan dan pembahasan pada skripsi ini tentang HAK MEMILlll BAGI ANGGOTA TN1 PASCA PERUBAHAN UUD 1945, bisa diambil kesimputan tentangnya.
Pengaturan Hak Politik di Indonesia telah berkembang sejak lama. Sejak awal kemerdekaan telah ada pengaturan dan perlindungan Hak Politik bagi warga negara Indonesia Pengaturan tersebut terus berkembang sejalan dengan berubahnya jaman. Ideologi dan penguasa turut mempengaruhi perkembangan dan perubahan terhadap pengaturan hak-hak politik. UUD 1945 pasca amandemen telah berusaha menyempumakan perlindungan terhadap Hak Politik warga negara Peraturan perundang-undangan di bawahnya pun berusaha untuk memayungi semua hak politik warga negara. Yang jelas, Indonesia sebagai negara hukum yang dituntut untuk melindungi hak-hak warga negaranya, telah melakukan dan membuat pelbagai peraturan-peraturan yang dirasa mampu untuk memberikan perlindungan terhadap warganya.
Sementara itu dalam perkembangan hukum di Indonesia, pengaturan tentang hak pilih bagi warga negara pun juga turnt berkembang. Pada masa awal kemerdekaan, yaitu kurun waktu 1945 sampai 1949, tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara tegas dan jelas mengatur tentang hak pilih. Mengingat pada masa periode ini Indonesia merupakan suatu negara yang baru lahir, sehingga belum ada yang narnanya Pemilihan Dmum. Pada masa Republik Indonesia Serikat juga demikia~ pengaturan tentang perlindungan terhadap hak pilih warga negara juga belum ada. Bam kemudian pada masa UUDS 1950 dimana pada masa itu diadakannya Pemilihan Dmum untuk pertarna kali, bam terdapat perundang-undangan yang mengatur tentang hak pilih. Yaitu UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Pada UU tersebut semua warga negara yang telah berusia 18 tahun keatas atau sudah menikah mempunyai hak pilih. Pada masa berlakunya dua konstitusi sebelumnya pengaturan hak pilih dalarn tingkatan undang-undang belum ada.
TNI merupakan bagian dari warga negara Indonesia. Ciri utama warga negara adalah ia merupakan suatu status yang diberikan oleh negara yang mempunyai hubungan timbal-balik dengan negara. Hubungan timbal batik ini berupa hak dan kewajiban bagi warga negara. TNI juga demikian, ia pada awalnya merupakan warga negara biasa, tetapi kemudian ia mempunyai hak dan kewajiban istimewa terhadap negaranya. Tetapi pada dasarnya anggota TN! juga merupakan warga negara Indonesia. Oleh karena itu, anggota TNI juga semestinya mempunyai hak-hak yang sarna dengan warga negara biasa lainnya termasuk hak untuk memilih dan dipilih.
Anggota TNI sebagai warga negara pada dasarnya mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Tetapi peraturan perundang-undangan di Indonesia sarnapi saat skripsi ini ditulis, menyatakan bahwa TNI tidak diperkenankan untuk menggunakan hak memilih maupun dipilihnya. Apabila kita lihat dari sudut demokrasi maka sepintas lalu tampak adanya pengekangan hak terhadap anggota TNI sebagai warga negara. Dan ini seolah-olah bertentangan dengan salah satu wujud dari demokrasi itu sendiri, yakni persamaan dan kebebasan. Tetapi yang periu untuk dingat dan dipahami, pengaturan tentang pembatasan dalam demokrasi itu diperkenankan. Karena pembatasan-pembatsan tersebut lebih berupa upaya kontrol agar kebidupan masyarakat menjadi teratur seiring dengan prinsip-prinsip demokrasi sendiri, atau dengan kata lain pembatasan bisa juga untuk mencegah tetjadinya anarkisme.
Apabila kita !ihat kembali lewat jendela sejarah, tetjadi pengaburan makna demokrasi dan supremasi sipil. Yaitu dengan diberlakukannya konsep Dwifungsi TNI. Konsep dwifungsi TNI ini sebagaimana diketahui adalah TN] selain sebagai penjaga pertahanan dan keamanan negara, ia juga berfungsi secara fungsional atau kekaryaan. Artinya TNI juga dapat ikut serta dalam percaturan politik. Ini berarti mengaburkan profesionalisme TNI. Dimana profesionalisme TN] sendiri dapat terlaksana apabila adanya suatu kontrol oleh masyarakat sipil secara obyektif. Laln, terkait dengan konsep dwifungsi sendiri tentunya sulit teciptanya kontrol sipil secara obyektif apabila militer (TNI) memasuki ranah sipil. Oleh karena itu TN] pada masa lalu menjadi kurang profesional. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya jabatan yang seharusnya dipegang oleh sipil justru dipegang oleh mil iter, dan ini tidak melalui mekanisme demokrasi sebagaimana biasanya. Jadi, konsep dwifungsi TNI tidak akan menjadi udara yang segar yang periu dihirup dalam kehidupan demokrasi.
Actions (login required)
 |
View Item |
