WIWIK BUDI WASITO, 030015087
(2005)
PERLINDUNGAN HUKUM TERBADAP HAK WARGA NEGARA
UNTUK MEMPEROLEH PENDIDIKAN YANG BERMUTU DAN TANPA
DISKRIMINASI
( Studi Kasus pada Pelaklaaaaa WaJib Belajar pendidikan dasar dan Pendidikaa meneagah).
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Sesuai dengan apa yang tertera dalam peraturan-peraturan di atas, pemerintab berkewajiban untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang tidak hanya gratis tetapi juga harns bermutu dan tanpa diskriminasi. Pendidikan yang bermutu sebagaimana terklasifikasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, wajib dipenuhi oleh pemerintah. Sedangkan penghapusan diskriminasi pendidikan dapat ditempuh oleh pemerintab melalu perwujudan pendidikan gratis bagi setiap warga negara tanpa terkecuali sebagaimana telah diamanahkan dalam konstitusi, baik untuk sekolah negeri maupun swasta di tanah air.
Namun pada kenyataannya, pemerintab gagal untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu dan tanpa diskriminasi, terbukti dengan masih adanya beban pembiayaan pendidikan yang dilimpahkan kepada masyarakat, yang mana dirasa semakin lama semakin memberatkan seiring dengan perkembangan zaman. Selain itu, masih ada masyarakat yang tidak (belum) tabu mengenai hak-haknya untuk memperoleh pendidikan gratis, bermutu dan tanpa diskriminasi. Sedangkan bagi mereka yang tabu, mengaku bahwa mereka tidak mengetahui harus kemana -bahkan sebagian cenderung apatis dan sebagian lagi tidak peduli -untuk menuntut hak-haknya tersebut Kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan Nasional melalui Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 0441U12002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dinilai masih gagal untuk mewujudkan pelaksanaan pendidikan bennutu dan tanpa diskriminasi. Belum lagi, pennasalahan ukuranlbatasan pembiayaan pendidikan dalam PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang tidak jelas, yang akhimya masih memberi peluang bagi pihak sekolah untuk memungut biaya secara bebas bahkan sepibak.
Actions (login required)
 |
View Item |
