TAUFAN REZZA, S.H., 031324153012 (2016) KEDUDUKAN DAN FUNGSI SURAT EDARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU) NOMOR 1446/KPU/VII/2014 DALAM SISTEM PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN DI INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf Download (758kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) TESIS TAUFAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini mengangkat judul “Kedudukan dan fungsi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 1446/KPU/VII/2014 dalam sistem peraturan perundang – undangan di Indonesia”. Bahwa berkaitan dengan surat edaran dalam sistem peraturan perundang – undangan khususnya surat edaran KPU RI No. 1446/KPU/VII/2014 dalam sistem peraturan perundang – undangan di Indonesia. Surat edaran tidak diatur secara jelas dalam Undang – undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang – undangan sehingga perlu diteliti apakah surat edaran termasuk kategori peraturan perundang – undangan atau peraturan kebijaksanaan? Berdasarkan alasan tersebut, maka isu hukum dalam penelitian adalah (i) kekuatan mengikat surat edaran KPU RI No. 1446/KPU/VII/2014 dalam sistem peraturan perundang – undangan Indonesia, dan (ii) akibat hukum yang ditimbulkan oleh adanya surat edaran KPU RI No. 1446/KPU/VII/2014. Metode penelitian digunakan adalah tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang – undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa surat edaran KPU nomor 1446/KPU/VII/2014 berkedudukan diakui keberadaannya sebagai peraturan perundang – undangan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Fungsi surat edaran tersebut seharusnya digunakan untuk pelayanan umum yaitu pemberitahuan atas suatu hal tertentu yang dianggap mendesak. Surat edaran tersebut tidak mengikat karena cacat kewenangan dan cacat prosedur, serta akibat hukum surat edaran tersebut adalah batal demi hukum. Bahwa seharusnya surat edaran tersebut dibentuk atas perintah undang – undang yang lebih tinggi, serta materi dan formatnya harus sesuai prosedur sehingga dapat bersifat mengikat. Surat edaran tersebut sebenarnya tidak perlu ditetapkan oleh KPU, karena KPU cukup meminta ijin kepada Mahkamah Konstitusi untuk diijinkan mengambil alat bukti yang terdapat di kotak suara yang tersegel.

Actions (login required)

View Item