ARIEF FATCHURROHMAN, 031414153071 (2016) PEMBUBARAN KORPORASI SEBAGAI SANKSI TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Thesis thesis, Universitas Airlangga.

Preview	Text (ABSTRAK) ABSTRAK.pdf Download (186kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) THD.21-16 Fat p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Sebagaimana diketahui korporasi dapat menjadi subyek hukum dalam tindak pidana pencucian uang, dan apabila perbuatannya terbukui dapat dikenakan pertanggungjawaban. Tentunya menjadikan korporasi sebagai subyek hukum tindak pidana pencucian uang tidak serta merta semua korporasi dapat dijadikan subyek hukum dan dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana Hal tersebutlah yang melatar belakangi penelitian tesis ini dengan rumusan masalah antara lain Bagaimana tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi, dan Bagaimana pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang. Tipe penelitian yang dipakai adalah Yuridis Normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, sehingga diperoleh analisis bahwa; Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) UU No. 8 Tahun 2010 disebutkan bahwa pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi. Bukan hanya orang tetapi juga korporasi adalah sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban. Selain itu, dipertegas pula definisi mengenai korporasi yaitu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Artinya bukan hanya personil pengendali korporasi saja, tetapi juga korporasi akibat tindak pidana pencucian uang dapat dimungkinkannya penjatuhan pidana. Dan Pengaturan pertanggung jawaban pidana korporasi dalam tindak pidana dijelaskan dalam Pasal 6 ayat (1), UU No. 8 Tahun 2010 bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personil pengendali korporasi. Adapun pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi menurut Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang , Dengan demikian UU No. 8 Tahun 2010 telah memasukkan instrumen tindak pidana yaitu tidak hanya mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya, dan menempatkan pelaku tindak pidana di dalam penjara tetapi disertai dengan upaya untuk menyita dan merampas hasil.

Actions (login required)

View Item