PIPIT PITASARI, 079715432
(2004)
PERANAN PEMERINTAH KOTA DALAM PEMBERDAYAAN
GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI PERKOTAAN
(STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF TENTANG PERANAN DINAS SOSIAl DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBERDAYAAN. GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KOTA SURA8AYA).
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA.
Abstract
ABSTRAKSI
Gelandangan dan Pcngcmis juga merupakan warga masyarakat yang berhak untuk hidup layak. begitu juga keberadaan mereka di kota Surabaya ini.Pemerintah Kota selaku Penyelenggara negara juga turut bertanggung jawab dalam kesejahteraan gelandangan dan pengemis. Dalam hal ini instansi pemerintah kota vang terkait langsung dengan gelandangan dan pengemis adalah Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya.
Dari uraian diatas sesuai dengan bidang Ilmu Admimstrasi Negara,penulis tertarik untuh. mcnditinya, yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peranan pemerintah kota (Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan) KOla Surabaya dalam pelaksanaan kebijakan pemberdayaan gelandangan dan pengemis serta faktor-faktor yang menjadi kendala dan pendukung dalam impkmentasi kebijakan tcrsebut.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah merupakan penditian deskriptif kualitatif dengan tujuan memberikan gambaran mengenai bagaimana peranan Dinas Soslal dan Pemberdayaan Perempuan Kota Surabaya dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis,dimana tidak menggunakan sampel secara acak tetapi mengunakan sampel bertujuan(purposive sam pel ).Adapun inlorman dalam peneiitian ini adalah Kabid Sub Dinas Resos,8apak Ariyanlo;Ka Seksi Resos Penyandang Cacat dan Tuna Sosial,Bapak Sudjatmoko; Ibu Sudjiati selaku Pengurus dari Pondok Tuna Sosial di Keputih; serta Ibu Panni selaku informan dari kelompok sasaran yaitu gelandangan dan pengemis. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: wawancara,menggunakan data sekunder dan observasi di lapangan.
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diperoieh gambaran bahwa peranan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dalam pemberdayaan gelandangan dan pengemis adalah sebagai mediator, fasililator, dan yang mendanai seJuruh proses pelaksanaan kebijakan.Yang menjadi faktor kendala dalam pelaksanaan kebijakan adalah: rendahnya motivasl dan disiplin pegawai, tidak tcrsedianya panti rehabilitasi sosial yang representatif , belum tersedianya peraturan perundang~undangan, belum tersedianya data dan lemahnya aspek koordinsi.Faktor yang menjadi pendukung adalah tersedianya dukungan dana, keberadaan gedung dan sarana kantor,dan jumlah pegawai yang mempunyai pengalaman yang memadai.
Actions (login required)
 |
View Item |
