TEDI AURIG, 079715563
(2004)
PROBLEM KEDAULATAN RAKYAT, CHECK AND BALANCE, DAN LEGISLASI :
MEMBANDINGKAN GAGASAN POLITIK FAZLUR RAHMAN DAN ABDUL KARIM SOROUSH.
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Demokrasi hingga saat ini dipercaya sebagai sistem yang paling diinginkan abad ini. Mengingat bahwa sistem inilah yang diyakini mampu menjamin kebebasan-kebebasan asasi yang tidak mampu disediakan oleh sistem-sistem politik lainnya. Implikasinya adalah terjadi transformasi yang berskala besar di berbagai belahan dunia yang menyita banyak energi dan curahan perhatian hanya untuk melakukan apa yang kerap disebut sebagai transisi menuju demokrasi.
Dengan begitu masifnya antusiasme manusia untuk mendambakan demokrasi. akibatnya dapat ditebak bahwa terdapat begitu banyak penyimpangan dan kesalahkaprahan dalam menentukan rute dan jalan menuju ke tujuan. Sebagian percaya dengan metode pemilu sehingga berharap terlalu banyak bahwa pemilu mampu menghidupkan demokrasi sccara serentak begitu saja. Partisipasi rakyat dapat begitu saja terangkat dan rakyat dapat otomatis cerdas menentukan pilihan-pilihannya.
Sebagian lainnya menggantungkan asanya pada tiga lembaga-Iembaga pokok yang wajib ada pada sistem demokrasi. Mereka kemudian mencangkok institusi asing itu pada jantung kehidupan politik mereka dan langsung mencampakkan lembaga-Iembaga tradisionalnya dengan perasaan tak bersalah.
Disinilah kemudian artinya memandang secara apresiatif nilai guna budaya lokal untuk mempennudah penyemaian demokrasi. Budaya lokal yang menjadi modal sosial menggerakkan persepsi dan tindakan warga masyarakat untuk menerima dan mempercayai ideal demokrasi sebagai nilai sendiri. Sebagai akibat asimilasi yang kreatif antara nilai dan lembaga asing dengan nilai dan lembaga milik warga setempat.
Dua pemikir demokrasi yang dibahas disini, yaitu Fazlur Rahman dan Abdul Karim Soroush, adalah salah satu yang mengusahakan hal itu. Keduanya adalah pahlawan di negerinya yang berupaya membangun demokrasi dari basis religiusnya. Usaha teoritis itu datang sepenuhnya dari keinsyafan bahwa pembangunan apapun yang hendak dikenakan pada sistem sosial tertentu harus mendapat justifikasi dan akomodasi dari basis kulturalnya. Karena seluruh kompleks budaya berakar pada inti kepercayaan religiusnya. terutama Islam yang mengklaim sebagai agama ibadah dan kehidupan, maka domestifikasi konsep demokrasi pertama kali haruslah berasal dari sini.
Untuk melakukan penelusuran teoritik ini, penelitian skripsi menempuh metode penelitian kualitatif komparatif. Yaitu penelitian yang mendasarkan pada gagasan abstrak tentang ketiga isu tersebut yang dibandingkan dengan gagasan serupa dengan melihat persamaan dan perbedaannya. Untuk itu, teknik deskripsi digunakan untuk sekedar menggambarkan atau melukiskan hubungan antar kedua pemikir mengenai ketiga isu penting itu.
Baik Rahman maupun Soroush, berurusan dengan tiga isu utama yaitu problem kedaulatan rakyat, mekanisme check and balance dan syura/legislasi. Problem kedaulatan menjadi masalah disebabkan adanya tudingan bahwa agama tidak mendukung ide kedaulatan rakyat karena penekanannnya yang berlebih pada r-....... C .... m 11l,"UgllIIoangl aan mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan. Hanya saja seperti halnya dengan kedaulatan, tradisi politik berbasis religius seakan menghadang bangkitnya partisipasi rakyat dengan ide supremasi kelas ularna yang menentukan hidup dan matinya negara. Memangkas sarna sekali hak rakyat untuk memilih, menyeleksi, mengontrol dan menurunkan pemguasa. Bagaimana menempatkan posisi rakyat dihadapan kekuasaan ularna? Disinilah
masalahnya.
Institusi syura sebagai wadah partisipasi kehendak dan aspirasi rakyat dalarn proses legislasi mengalani nasib yang tak lebih baik. Di tangan tafsir ortodoks, syura tak lagi punya peranan. Syura menjadi semata urusan orang-orang saleh berilmu agarna yang terhimpun dalarn lembaga legislatif. Bagaimana mereformasi konsep-konsep tradisional menjadi kompatibel dan suportif idealideal demokrasi? Kedua pemikir ini hendak menyajikan kepada kita gagasangagasannya.
Di sini Rahman mencoba mendekati persoalan itu dengan penyelesaian yang integralistik dan koheren. Yaitu menjelaskan problem kedaulatan rakyat dengan penafsiran modem tanpa meninggalkan warisan klasik. Rahman menegaskan bahwa kedaulatan rakyat semenjak awal diakui sebagai berasal dari rakyat. Teks suci bahkan menegaskan ide kerakyatan, keadilan kekuasaan dan hak-hak pokok rakyat. Sedang Soroush menyelesaikannya secara dualistik menurut warisan syi'ah-nya. Baginya demokrasi berbasis agama harns melegitimasi kedua otoritas yaitu kedaulatan Tuhan dan kedaulatan rakyat. Keduanya disatukan asas bersama yaitu nalar kolektif, partisipasi yang bebas dan keadilan yang menyeimbangkan keduanya.
Mengenai mekanisme Chek and Balance, keduanya bersepakat tentang ide adanya ide pemisahan kekuasaan secara mandiri ke kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pemisahan itu sebagai pengawasan dan perimbangan internal. Sementara pengawasan eksternal dilakukan oleh elemen sipil dan organisasi non pemerintah yang tentu saja, bagi keduanya, harns dilindungi hakhaknya oleh negara dan hukum.
Tentang proses legislasi, Rahman mencoba untuk memfungsikan kembali konsep klasik hak ijtihad, syura dan ijma dalarn mekanisme legislasi modem. Menurutnya ketiga konsep klasik itu harus dibuka oleh prinsip modem tentang persarnaan hak dan partisipasi umum untuk menarik peran publik. Sementara Soroush lebih mempercayakan pada institusi modem yang terbukti akurat menangani masalah tersebut.
Disilah kemudian terbukti dengan sendirinya bahwa konsep demokrasi yang hendak disemaikan di wilayah lain yang jauh dari asalnya harns bergandengan dan bekerja sarna dengan nHai dan institusi lokal.
Actions (login required)
 |
View Item |
