MELIANA SETIAWAN, S.H., 031414253035 (2016) PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK PENGELOLAAN(Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.29/G/2012/PTUN.JKT). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) abstrak.pdf Download (1MB) | Preview
	Text (FULLTEXT) TESIS MELIANA FIX.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian berjudul Pembatalan Sertipikat Hak Pengelolaan (Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 29/G/2012/PTUN.JKT), dengan permasalahan Dasar perolehan pemegang hak pengelolaan dan Ratio decidendi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No. 29/G/2012/PTUN.JKT. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus, dari hasil penelitian diperoleh suatu jawaban sebagai berikut: Dasar perolehan pemegang hak pengelolaan, bahwa bidang tanah Negara tersebut dimohonkan menurut pasal 67 PermenAgraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 dimana badan hukum yang diberi HPL adalah Instansi Pemerintah termasuk PT. Persero atau Badan Otorita yang ditunjuk pemerintah. Objeknya adalah bidang tanah yang dikuasai oleh negara atau disebut Tanah Negara. Bidang tanah yang dikuasai oleh badan atau seseorang dengan berbagai macam hak sebagaimana pasal 16 ayat (1) UUPA tidak diperkenankan diberikan dengan HPL. Hak menguasai Negara atas tanah tersebut sebagian dilimpahkan kewenangannya kepada pihak lain dengan HPL, pelimpahan yang dimaksud adalah dengan pemberian hak atas tanah negara terhadap seseorang atau badan hukum untuk memperoleh hak atas tanah yang berasal dari tanah negara melalui permohonan pemberian hak atas tanah kepada Kepala BPN, dengan penetapan pemerintah. Ratio decidendi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara No.29/G/2012/PTUN.JKT. menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan belum jelas kepemilikan bidang tanah, sehingga harus dibuktikan di sidang peradilan umum. Putusan tersebut apabila dikaitkan dengan penguasaan hak atas tanah, maka Mar`Alih lebih berhak atas bidang tanah dibuktikan dengan adanya Akta Peralihan dan Pemindahan hak yang dibuat di hadapan PPAT, selain itu adanya bukti penguasaan fisik dimana bidang tanah tersebut telah dihuni sejak tahun 1964.

Actions (login required)

View Item