DYAH RAHAYUNINGSIH, 040217382 (2007) PENERAPAN PRINSIP PENGAKUAN PENDAPATAN IJARAH PADA UNIT LAYANAN GADAI SYARIAH CABANG BABA'AN SURABAYA DAN CABANG SIDOKARE SIDOARJO. Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s1-2007-rahayuning-4403-a1407-t.pdf Download (343kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s1-2007-rahayuning-4403-a1407.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Seiring dengan lajunya perkembangan ekonomi dan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat yang menginginkan kondisi ekonominya menjadi lebih baik menyebabkan meningkatnya pula kebutuhan akan jasa pegadaian. Sehubungan dengan hal itu terdapat sekelompok masyarakat muslim yang sangat mendambakan keberadaan suatu pegadaian syariah yang benar - benar berdasarkan syariat Islam, dimana dalam operasional pegadaian tersebut tidak ada sistem bunga gadai. Perbedaan konsep antara pegadaian konvensional dengan pegadaian syariah dapat menimbulkan perbedaan juga dalam beberapa hal yang berkaitan dengan operasional pegadaian tersebut. Salah satunya adalah mengenai penyelenggaraan akuntansinya. Dalam penelitian ini, penulis membahas mengenai penerapan prinsip pengakuan pendapatan ijarah pada Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) di Surabaya dan Sidoarjo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan perhitungan bunga pada pegadaian konvensional dengan tarif Sarah pada pegadaian syariah dan untuk mengetahui prosedur terbentuknya pendapatan di pegadaian syariah serta untuk mengetahui kebijakan penerapan pengakuan pendapatan di pegadaian syariah. Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai gadai syariah (rahn) ini disimpulkan bahwa perbandingan perhitungan bunga pada pegadaian konvensional lebih besar daripada tarif ijarah yang dikenakan oleh pihak pegadaian syariah (murtahin) kepada nasabah (rahin), sistem operasional di ULGS mulai dari pengajuan pinjaman (marhun bih) oleh nasabah hingga pelunasan pinjaman atau pelelangan barang jaminan bagi nasabah yang tidak dapat melunasi pinjaman hingga waktu jatuh tempo pada umumnya telah berjalan dengan baik sesuai dengan prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional namun ada sedikit kekurangan dalam prosedur pembentukan pendapatan di pegadaian syariah yaitu tidak adanya pengawasan terhadap penggunaan dana pinjaman nasabah sehingga dikhawatirkan adanya penggunaan dana di bidang yang tidak sesuai syariah. Jika hal tersebut terjadi berarti esensi dan prinsip syariah telah hilang pada lembaga keuangan tersebut. Pada ULGS, pendapatan diakui secara akrual dan penerapan accrual basis ini tidak melanggar prinsip syariah, justru dapat membantu memberikan informasi yang obyektif dan benar dalam penghitungan kekayaan sebagai dasar penghitungan zakat dan memperhatikan aspek keadilan.

Actions (login required)

View Item