UNTORO BUDIYATNO, 079313971
(2001)
IMPLIKASI DIALOG TERBUKA TERHADAP PERAN PERWAKlLAN POLITIK DPRD
Studi Kasus Tentang Peran Perwakilan Politik DPRD Tingkat Propinsi Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
Skripsi thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Penelitian in! bennula dati gagasan mengenai demokrasi yang mendasari adanya sistem perwakilan politik, dimana perwakilan fXJlitik yang berada di daerah dikenal dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana tugaS dan kewajiban DPRD yang tercantum da1am UU No. 22 taboo 1999, pasal 18 huruf h yakni menampung menindak lanjuti aspirasi masyara1cat mw berbagai upaya dilaksanakan oleh DPRD diantaranya melalui komunikasi yang intensif dengan masyara1cat.
Penelitian ini mencoba menelaah pengaruh Dialog terbuka yang menjadi wahana komooikasi fXJlitik DPRD Propinsi Daerah Istimewa Y ogyakarta. Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui apa dan bagaimana dialog terbuka yang terdapat pada DPRD propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.; (2) mengetahui sejauhmana implikasi dialog terbuka terhadap peran perwakilan fXJlitik DPRD propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.; (3) mengetahui kenda1a-kendaIa apa saja yang dihadapi DPRD terkait dengan tugas serta kewajibannYll menampung dan menindaldanjuti aspirasi daerah dan masyara.kat Daerah Istimewa Yogyakarta.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksplanatif, dimana menggunakan hifXJtesis yakni Dialog terbu/uJ IfIDIIPlllfYal itnplilulsi positif terhad4p peron perwaldlan politit. Fokus penelitian ini huboogan antara variabel dialog terbuka dengan peran perwakilan fXJlitik DPRD propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pengumpulan data primer melalui teknik wawancam mendalam (in depth interview) sedang data sekunder diperoleb dari dokumenlarsip dan lafXJranlafXJrlln aktifitas dewan di bagian sekretariat DPRD Propinsi Daerah Istimewa Y ogyakarta.
Hasil penelitian ini menoojukkan bahwa upaya wakil rakyat ootuk mendekatkan masyarakat dengan DPRD dalam rangka ootuk menampung dan menindaklanjuti aspirasi dserah sudah optimal, tetapi dalarn pengarnbilan kebijakan. utarnanya adalah peraturan daerah yang mengatur dan mengikat masyarakat atau publik khususnya masyarakat Yogyakarta, maka peran dewan sangat jauh dar! optimal.
DPRD sebagai legislatif daerah temyata tidak dapat berbuat banyak dalarn menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang dijadikan peraturan daerah, hal ini dikarenakan ketidakmarnpuan DPRD mengguanakan hak inisiatif dalarn membuat rancangan undang-undang dan selalu menyerahkan kepada pihak eksekutif. Kemampuan DPRD dalarn hal mendesakkan kepentingan aspirasi rnasyarakat kepada eksekutif juga sangat terbatas disebabkan posisi KepaJa Daerah yang pada kenyataannya berada beberapa tingkat diatas kewenangan DPRD (Kepala Daerah juga sebagai Raja keraton yang sangat dihonnati dan dijunjung tinggi oleh Masyarakat), Hanya alas kebijaksanaan Kepala Daerah maka berbagai aspirasi masyarakat dapat diterima dan dijadikan pedoman bagi penerapan atau pembuatan keputusan dan peraturan selanjutnya,
Actions (login required)
 |
View Item |
